BOGANINEWS, BOLMONG – Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) Yasti Soepredjo Mokoagow didampingi Wakil Bupati Yanny R Tuuk, menerima kunjungan kerja (Kunker) Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI, Hasto Wardoyo, bersama rombongan Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Steven O.E Kandouw, di rumah dinas Bupati Bolmong, Selasa (25/5/2021).
“Atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bolmong, saya menyampaikan ucapan selamat datang kepada Kepala BKKBN Republik Indonesia bersama dengan Wakil Gubernur Sulawesi Utara dan Sekertaris Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Utara,” ucap Yasti dalam sambutannya.
Dihadapan Kepala BKKBN dan Wagup Sulut dan rombongan, Bupati juga menuturkan, bahwa Kabupaten Bolmong adalah salah satu kabupaten yang berada di provinsi Sulut, dan merupakan daerah induk dari daerah pemekaran kabupaten-kota yang ada di wilayah Bolaang Mongondow Raya, dengan luas wilayah 3.517,47 kilometer persegi, (hampir 30 persen luas wilayah Provinsi Sulawesi Utara) yang terdiri dari 15 kecamatan, 2 kelurahan serta 200 desa, dengan jumlah penduduk sampai dengan akhir tahun 2020 kurang lebih 251.535 jiwa.
“Perlu juga saya sampaikan bahwa program kependudukan, pembangunan keluarga dan keluarga berencana di Kabupaten Bolmong, dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bolmong, yang memiliki 23 ASN daerah dan 4 ASN pusat, tenaga lini lapangan PPKBD sebanyak 202 orang dan Sub PPKBD sebanyak 886 orang,” ungkap Yasti.
Dijelaskannya, pelayanan KB baru pada tahun 2020 lalu sebanyak 1.806 akseptor atau 24,48% dan pembinaan KB aktif sebanyak 38.131 akseptor atau 81,27%. Sedangkan pengelolaan program dilaksanakan di 29 kampung KB, 103 kelompok kegiatan dan 23 kelompok target program prioritas nasional.
“Pada tahun 2019 lalu, Kabupaten Bolmong ditetapkan sebagai lokasi khusus penanganan stunting. Saya selaku bupati telah menandatangani MoU penurunan stunting, dan tahun 2021 ini telah memasuki tahun ke-3 lokus penurunan stunting. Sehingga diharapkan di akhir RPJMN pada tahun 2024 nanti, Kabupaten Bolmong sudah bebas dari permasalahan stunting,” jelas Yasti.
Sementara itu, Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo dalam sambutannya menyampaikan, BKKBN mengemban tugas namanya program Keluarga Berencana (KB) pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga berencana. “Amanat pak Presiden kepada kami apapun harus sampai ke rakyat,” kata Hasto Wardoyo.
Nanti juga kata Wardoyo, pihaknya nanti akan diberikan tugas dari Presiden untuk mengelola stunting. Dalam usulan ke Kementerian Keuangan, anggaran untuk pengelolaan stunting juga dituangkan dalam bentuk BAK baik fisik maupun non fisik BOKB. Kemudian akan kita serahkan langsung ke kepala OPD. “Jadi, sukses tidaknya program BKKBN di kabupaten tergantung kepala OPD,” tegasnya.
Ia juga berharap, anggaran tersebut dapat terserap dengan baik, karena sering terjadi tidak terserap. “Uangnya sudah, ada tapi penyerapannya kurang sukses. Nanti dibawah bimbingan Bupati dan arahan Wagub, Kepala OPD KB di Bolmong dan jajarannya dapat bekerja keras untuk pelayanan kontrasepsi,” harapnya. (Advertorial)
Komentar