Kunker Bupati dan Wabup Boltim di Tiga Kecamatan Sukses Dilaksanakan

[wptv_listing]

BOGANINEWS, BOLTIM – Agenda Kunjungan Kerja (Kunker) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) beserta unsur pimpinan DPRD dan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Triwulan pertama tahun 2018, berakhir di Kecamatan Mooat (26/01).

Kunjungan Kerja Bupati di Kecamatan Modayag Barat.

Kunker tersebut sebelumnya dilaksanakan di Dua Kecamatan yakni Modayag Barat dan Modayag. Kunker Bupati dan Wabup di Tiga Kecamatan  tersebut, selain silaturahmi dengan masyarakat, juga meninjau langsung pasar Modayag, sekaligus meresmikan Balai Pertemuan Umum (BPU) di desa Bongkudai Baru.

https://boganinews.com/wp-content/uploads/2024/11/IMG-20241120-WA0078.jpg
Kunjungan kerja Bupati dan Wakil Bupati Boltim beserta rombongan di Kecamatan Modayag. Kamis 25/1/2018

Dalam kunker itu, Bupati meminta kepada Pemerintah Desa, agar dalam menjalankan sistem pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa harus berdasarkan aturan. “Kunjungan Pemda ini ada dua kepentingan. Pertama silahturahmi, dan kedua mendorong semangat pemerintah desa untuk bahu membahu dalam melaksanakan pembangunan di desa,” kata Bupati, saat memberikan sambutan di Kecamatan Modayag Barat, Kamis (25/06).

Kunjungan kerja Bupati dan Wakil Bupati Boltim serta rombongan di Kecamatan Mooat. Jumat 26/1/2018

Bupati juga meminta peran penting dari pemerintah desa, agar lebih berinovasi dan menjalankan pemerintahan dengan baik. “Saya berharap Sangadi dan aparat agar bekerja dengan baik untuk melayani rakyat,”  pinta Bupati.

Kunjungan kerja Bupati dan Wakil Bupati Boltim serta rombongan di Kecamatan Mooat. Jumat 26/1/2018

Saat kunjungan di Desa Mooat, Bupati mengingatkan, agar pemerintah desa segera mempersiapkan laporan pengelolaan keuangan tahun 2017. Dijelaskannya, berkaitan dengan adanya aturan baru, kepala desa akan mempertanggung jawabkan bersama dengan BPD dan diteruskan ke Bupati. “Dalam aturan baru, kepala desa selambat-lambatnya bulan Maret 2018, sudah mempertanggungjawabkan laporan pengelolaan keuangan desa kepada BPD. Jadi lewat dulu BPD, selanjutnya ke Bupati. Sehingga anggota BPD dituntut harus berpendidikan minimal SLTA sederajat dan mengerti administrasi pengelolaan keuangan desa,” terang Bupati.

Untuk diketahui, dalam kunjungan tersebut, Bupati menyerahkan langsung Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) kepada sejumlah masyarakat penerima secara simbolis. (ADVETORIAL)

Komentar