Kepala BPS Kotamobagu Ir. Didik Tjahjawinadi saat menyerahkan penghargaan kepada Wali Kota Kotamobagu Ir. Hj. Tatong Bara dan Wakil Wali Kota Nayodo Koerniawan SH.
BOGANINEWS, KOTAMOBAGU – Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat memberikan penghargaan atas capaian Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu sebagai kota Respons Rate yang Melebihi Target dalam Pelaksanaan Sensus Penduduk Online 2020.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPS Kotamobagu Ir. Didik Tjahjawinadi kepada Wali Kota Kotamobagu Ir. Hj. Tatong Bara, Rabu (3/9/2020) di aula Rumah Dinas (Rudis) Wali Kota Kotamobagu.
Dalam sambutannya, Tatong Bara menyampaikan ucapan terima kasih kepada BPS atas penghargaan yang diberikan pada hari ini, termasuk telah memberikan informasi kepada pemerintah untuk ikut serta di dalamnya.
“Hari ini Kotamobagu mendapatkan penghargaan dari BPS RI, yang dimana ada empat daerah di Sulawesi Utara yang melampaui target Nasional salah satunya Kotamobagu yang target awal 10% dan Kotamobagu mencapai 39% pada sensus penduduk online,” kata Tatong.
Tatong berharap agar program sensus online ini terus kita gelorakan. “Mengingat pentingnya data tersebut maka di sampaikan kepada sangadi lurah terlebih khusus para camat untuk bisa mendaftarkan lewat online kepala keluarga serta jumlah keluarga yang ada di wilayah masing-masing, semoga BPS dan Pemkot Kotamobagu dapat terus bekerjasama agar capaiannya bisa 100%,” harapnya.
Sementara itu, Kepala BPS Kotamobagu Ir. Didik Tjahjawinadi mengatakan, penghargaan ini diberikan oleh BPS Pusat kepada pemerintah daerah yang capaian sensus penduduk online-nya melebihi target.
“Di sini kita memiliki target awal 10% pada sensus penduduk online di bulan Februari sampai Mei, kemudian kami menghubungi ibu wali kota untuk membantu dan atas gerakan ibu wali kota kita bisa mencapai 39,68%, dari rangking besarnya persentase Kotamobagu ada diurutan ke empat se- Sulawesi Utara,” ujar Didik.
Didik juga menyampaikan 61% sementara berjalan yang dimulai pada 1 sampai 30 September dengan tetap berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
“Sebelum petugas turun ke lapangan terlebih dahulu akan berkoordinasi dengan pemerintah setempat yakni RT yang nantinya akan memberikan petunjuk dimana rumah tangga yang harus dikunjungi dan saya berharap agar masyarakat dapat ikut berpartisipasi mengingat data kependudukan ini akan digunakan untuk kepentingan daerah dan merupakan salah satu program pemerintah untuk mewujudkan satu data Indonesia,” bebernya. (St)
Komentar