BOGANINEWS, BOLMUT – Fraksi Kebagkitan dan Persatuan memberikan pendapat akhir fraksi pada rapat paripurna penetapan Rencana Peraturan Daerah (Perda), tentang pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019.
Dalam paripurna tersebut, anggota Fraksi Kebangkitan dan Persatuan Suriansyah Korompot, mengatakan, pada prinsipnya pihaknya sangat mengapresiasi pengelolaan APBD tahun anggaran 2019. Namun di sisi lain, ada berapa poin yang menjadi catatan Fraksi Kebangkitan dan Persatuan terhadap Pemerintah Daerah (Pemda).
Fraksi Kebangkitan dan Persatuan menyoroti dua poin krusial yaitu terkait sinergitas dan hubungan antar lembaga, khususnya eksekutif dan legislatif. “Harusnya kedua lembaga ini, harus ada simbiosis mutualisme. Sehingga kegagalan ditanggung bersama dan keberhasilan di capai bersama,” kata Suriansyah.
Mantan Wakil Bupati Bolmut ini juga mengatakan, predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan BPK-RI, perlu diapresiasi dan di dorong oleh semua pihak agar dapat terus dipertahankan. Meski di satu sisi, predikat ini menjadi euforia tersendiri, namun di sisi lain predikat ini dinilai menjadi beban.
“Apakah predikat ini manfaatnya sudah dirasakan oleh seluruh rakyat Bolmut atau perlu ditingkatkan lagi. Kita jangan terlalu banga akan opini WTP yang di raih Pemda Bolmut, namun di sisi lain banyak keluh kesah masyarakat yang kekurangan kebutuhan bibit, pupuk dan sebagainya,” terang Mas Bro, sapaan akrab Suriansyah. (WaOne)
Komentar