BOGANINEWS, BOLMUT – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), meminta kepada seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar dapat proaktif dalam pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonedia (BPK-RI) Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut).
Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Bolmut Husen Yahya Suit Pontoh, Senin (10/2/2020). Dikatakannya, dalam pemeriksaan BPK di Bolmut, seluruh OPD harus proaktif dan apa yang dibutuhkan dalam pemeriksaan harus disiapkan. “Pihak DPRD sangat berharap, Bolmut dapat kembali meraih opini WTP,” harapnya.
Lanjutnya, pemeriksaan BPK di Bolmut diharapkan lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. DPRD juga melihat pengelolaan keuangan tidak hanya melihat dari sisi pertanggung jawaban saja, namun asas pengunaannya harus jelas. Tidak bisa dipungkiri saat ini banyak aset-aset daerah yang terbengkalai dan tidak bisa digunakan.
“DPRD akan melakukan pengawasan sebagai fungsi kontrol. Apabila dapat mempengaruhi sitem pengelolaan keuangan di daerah, maka DPRD akan mengkaji dalam menyetujui anggaran,” tegas Pontoh.
Terpisah, Kepala Badan Pendapatan Keuangan Daerah (BPKD) Sirajudin Lasena mengatakan, pemeriksaan pendahuluan BPK biasanya akan fokus terhadap permintaan dokumen-dokumen terkait pengamanan kas, baik kas OPD maupun kas daerah.
“Tidak menutup kemungkinan BPK akan melakukan pemeriksaan kas. Sehingga setiap OPD diharapkan dapat memperhatikan pemeriksaan pendahuluan tersebut. Jangan sampai terdapat selisih dalam pencatatan maupun pada saat pemeriksaan kas oleh BPK. Pemeriksaan pendahuluan BPK rencana akan dilaksanakan selama tiga puluh hari,” jelas Sirajudin. (WaOne)
Komentar