Pilkada 2024: Bawaslu Bolmong Rilis 11 Larangan di Masa Kampanye

BOGANINEWS, BOLMONG – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) merilis 11 larangan selama masa kampanye bagi para pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati, pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2024.

Sebelas larangan yang wajib dipatuhi oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada 2024 tersebut, akan berlaku mulai 25 September hingga 23 November mendatang.

Larangan ini sesuai Pasal 69 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 terkait larangan kampanye Pilkada 2024.

Menurut Ketua Bawaslu Kabupaten Bolmong, Radikal Mokodompit, imbauan terkait apa saja larangan dalam kampanye sudah dilakukan sejak 23 September 2024 yang lalu.

“Ada 11 yang tidak boleh dilakukan dalam masa kampanye berlangsung,” tegas Radikal.

Berikut 11 larangan selama masa kampanye berdasarkan Pasal 69, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025;

  1. Mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

  2. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, 2 Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, Calon Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik.

  3. Melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat.

  4. Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau 4 menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik.

  5. Mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum.

  1. Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah.

  2. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye.

  3. Menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

  4. Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan.

  5. Melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya.

  6. Melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU
    Kabupaten/Kota.

(Advertorial)

Komentar