BOGANINEWS, KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu, Rabu (30/11) kemarin, menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut, di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Pemkot.
Rapat tersebut membahas tentang strategi penanggulangan kemiskinan khusus di Kota Kotamobagu. Menurut Kasubid Kependudukan Pemprov Sulut, Senita Kotambunan, pihaknya akan memberikan beberapa strategi dalam menekan angka kemiskinan di kotamobagu. Meski katanya, Kotamobagu, masih tergolong jauh dari angka kemiskinan, baik di tingkat Nasional maupun Provinsi.
Lanjutnya, pihak Bappeda harus mempersiapkan pemetaan selama Empat tahun, dan harus dari sekarang. “Masih banyak yang harus kita kerjakan. Buat pemetaan mulai 2017 hingga 2021. Sebab, angka kemiskinan tidak mungkin sampai ke angka nol, tapi paling tidak kita bisa terus menekan,” jelasnya.
Strategi yang akan digunakan untuk menakan angka kemiskinan sangat banyak. Itu semua merupakan tugas dari SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait, sesuai dengan bidang dan program apa yang akan kita berikan. “Dinas kesehatan harus ada pembiayaan bagi warga yang tidak mempunyai kartu BPJS dan KIS. Dinas Pendidikan, harus memberikan beasiswa. Begitu juga dengan masyarakat biasa, harus diberikan pelatihan kewirausahaan. Untuk Dinas Koperasi, memberikan bantuan bagi warga agar bisa membuka usaha, serta program dari instansi lainnya,” paparnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Kotamobagu, Sofyan Mokoginta, mengatakan, rakor ini bertujuan untuk melaksanakan visi kotamobagu sebagai kota model jasa. Sehingga, peningkatan di sektor-sektor jasa adalah salah satu cara untuk mengurangi angka kemiskinan seperti pemberdayaan UMKM industri kecil menengah.
“Sesuai data dari Badan Pusat Statistik (BPS), ada 14 kriteria masyarakat miskin di kotamobagu,” jelasnya. (Dep)
Komentar