BOGANINEWS, BOLTIM – Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sehan Salim Landjar, Selasa (10/09/2019), menghadiri kegiatan penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama optimalisasi penerimaan daerah dan manajemen aset daerah, antara Pemda se-Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dengan Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri se-Sulut, ATR/BPN Wilayah Sulut, DJP Wilayah Suluteggomalut dan Bank Sulutgo.
Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Gubernur Sulut dan dihadiri Gubernur Sulut Olly Dondokambey, Kajati Sulut, Pimpinan Bank SulutGo, Pimpinan Badan Pertanahan Nasional Wilayah Sulut, serta Bupati/Walikota dan Sekretaris Daerah (Sekda) se- Sulut, dengan mengangkat tema “Upaya Pencegahan Korupsi Melalui Optimalisasi Pendapatan Daerah dan Penertiban Aset Daerah”.
Adapun penandatangan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama ini, dilakukan oleh kepala daerah se-Sulut di saksikan langsung Pimpinan KPK RI, Saut Situmorang.
Sementara itu, Gubernur Sulut Olly Dondokambey, dalam sambutannya mengungkapkan, bahwa pemekaran wilayah menjadi alasan utama agar pengelolaan aset dapat dilakukan secara baik dan cermat. Karena aset daerah berkaitan dengan investasi untuk mendatangkan pendapatan.
“Contohnya, ada beberapa aset tanah yang di miliki Pemprov Sulut dan tidak digunakan, akhirnya dapat dimanfaatkan menarik investor untuk berinvestasi di bidang pariwisata,” kata Olly.
Sementara itu, Pimpinan KPK Saut Situmorang mengatakan, pihaknya berharap kerjasama ini dapat berjalan dengan baik. Ia juga meminta agar kepala daerah tetap kompak.
“Tugas KPK bukan hanya melakukan penindakan hukum, tetapi juga pencegahan. KPK itu kerjanya sebagai trigger mekanisme. Salah satunya mendorong orang melakukan perubahan. Tujuannya menciptakan rakyat sejahtera,” jelas Situmorang.
Di tempat yang sama, Bupati Boltim mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan KPK, karena terkait dengan pendapatan daerah serta aset daerah.
“Kita terus maksimalkan seluruh potensi pendapatan daerah, dengan terus menggali apa yang bisa dijadikan objek untuk menamba kas daerah. Sebab, pemerintah pusat sejauh ini sudah cukup banyak membantu daerah yang sudah 11 tahun berdiri. Nah, sebagai bagian dari ucapan terima kasih, tentu kita tidak harus terus menerus merangkak. Kita harus bisa mengoptimalkan seluruh pendapatan agar rakyat lebih sejahtera,” terangnya.
Lanjutnya, untuk aset daerah sendiri, daerah yang dipimpinnya sudah cukup baik dalam pengelolaan aset.
“Seluruh aset yang ada di daerah kita semua tercatat. Jika ada kejanggalan tentu kita tidak mendapatkan opini WTP dari BPK RI. Meski demikian, kita akan terus meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan aset,” paparnya.
Turut mendampingi Bupati pada kegiatan tersebut diantaranya, Sekda Boltim Oskar Manoppo, Asisten III Djainudin Mokoginta, Kepala Inspektorat Meyke Mamahit, Kabag Hukum Hendra Tangel dan Kabag Humas dan TUP. (Agung)
Komentar