KOTAMOBAGU– WaliKota Kotamobagu, Ir. Hj. Tatong Bara, Selasa (4/9/2022) menghadiri kegiatan Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Bank BNI serta penandatanganan PKS Smart Province dan PKS Smart City, di Vila Manare Manga Tasik, Minahasa.
Dalam kegiatan yang tercatat dalam rekor MURI sebagai kegiatan penandatanganan MoU dan PKS terbanyak ini, turut dihadiri Gubernur Sulut Olly Dondokambey, Wakil Gubernur Steven Kandouw, Direktur Utama BNI Royke Tumilaar dan jajaran direksi, Komisaris Utama Bank BNI Agus Martowardoyo, kepala daerah se-Sulut, pimpinan wilayah BNI Suluttenggomalut, Direktur Utama Bank SulutGo beserta direksi, serta jajaran OPD penandantangan PKS se-Sulawesi Utara.
WaliKota Kotamobagu Ir Hj Tatong Bara yang juga ikut menandatangani MoU dengan Bank BNI menjelaskan, menyambut baik penandatanganan nota kesepakatan ini, terutama dalam peningkatan layanan berbasis digital di lingkup pemerintah daerah. “Kami menyambut baik dan mengapresiasi Bank BNI atas pelaksanaan kerjasama ini, karena secara langsung juga mendukung implementasi smart city di Kotamobagu,” ujarnya.
Tatong mengatakan, untuk Pemkot Kotamobagu sendiri melakukan kerjasama di 9 bidang layanan, mulai dari keuangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, perdagangan, perindustrian dan perhubungan.
“Kami melakukan kerjasama di 9 bidang layanan yang merupakan kerjasama terbanyak untuk kabupaten/kota di Sulut. Untuk keuangan kerjasama dilakukan dari sisi penerimaan pajak, bidang kesehatan untuk peningkatan layanan SimRS, untuk pendidikan terkait gerakan siswa-siswi gemar menabung, terus retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG), retribusi air minum dan alat berat, retribusi rumah susun sewa, retribusi sampah, retribusi pasar dan retribusi parkir. ini kita upayakan agar layanannya bisa terintegrasi dengan layanan perbankan melalui BNI,” terangnya.
Lanjutnya, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pelayanan pemerintahan memang sudah merupakan keharusan di era digital seperti saat ini. Terutama layanan pemerintahan yang bersinggungan langsung dengan kepentingan masyarakat.
“Kita berharap tahun ini, layanan di lingkup pemerintah daerah semuanya sudah bisa terintegrasi dengan layanan perbankan untuk lebih memudahkan masyarakat dalam mengakases berbagai layanan yang kami siapkan. Selain itu dari aspek penerimaan daerah, kerjasama ini secara langsung bisa lebih mengoptimalkan sumber penerimaan yang akan digunakan untuk melaksankan pembangunan di daerah ini,” ungkapnya. (And)
