BOGANINEWS, BOLSEL – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) Rabu (26/9) menggelar evaluasi APBDes Perubahan tahun 2018, di kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD). Pada evaluasi APBDes Perubahan tersebut, Plh Bupati Bolsel Iskandar Kamaru SPt menekankan program yang harus pro rakyat, sebagai bukti komitmen mendorong pengentasan kemiskinan.
Setelah melihat pemaparan salah satu desa di hadapan tim evaluasi, Plh Bupati apresiasi atas program-program yang diusulkan oleh desa saat pembahasan.
“Sengaja saya turun menyaksikan langsung apakah program yang di susun menyentuh kebutuhan masyarakat atau tidak. Saya apresiasi karena ternyata pemerintah desa dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa), serta masyarakat, memasukkan beberapa program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” jelas Iskandar.
Lanjutnya, program yang dimaksud diantaranya pembuatan jamban untuk masyarakat miskin, yang menjadi program pemerintah sampai tahun 2021. Kemudian program bantuan untuk kelompok tani, ekonomi kecil dan nelayan.
“Masyarakat yang belum mempunyai jamban, tentu menjadi indikator orang miskin. Makanya diupayakan semua desa menjadi target memiliki jamban yang dialokasikan melalui Dana Desa,” kata Kamaru.
Selain itu katanya, sinkronisasi program juga perlu dilakukan. “Artinya program yang bisa dibiayai APBDes, maka tidak perlu dibiayai APBD. Begitu juga sebaliknya. Namun dalam pelaksanaan program ini, Saya tekankan tetap mengacu pada aturan yang berlaku, serta harus sesuai mekanisme,” tegasnya.
Sementara itu, kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Deky Paputungan menyampaikan, evaluasi APBDes Perubahan ditargetkan dua minggu selesai.
“Hari ini sebanyak 5 desa tuntas dievaluasi. Prosedurnya desa yang sudah siap dievaluasi mendaftar di kecamatan untuk meminta ceklis agar pihak kecamatan mengetahui kegiatan atau program yang dilaksanakan desa,” papar Deky. Diketahui, desa yang sudah dievaluasi diantaranya, desa Linauwan Satu, Halabolu, Sakti, Transpatoa, dan desa Momalia III. (Holan)
Komentar