BOGANINEWS, KOTAMOBAGU – Upaya Pemerintah Kota Kotamobagu dalam memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus digenjot.
Buktinya pekan lalu, Wali Kota Kotamobagu telah mengevaluasi serta meminta setiap OPD mengkaji potensi, realisasi, serta langkah strategis untuk mencapai target PAD 100 persen pada akhir tahun 2025.
Sedangkan berdasarkan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025, anggaran Belanja Daerah Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu, sebesar Rp711,26 miliar. Angka tersebut naik 6,5% dibanding anggaran Belanja Daerah tahun sebelumnya.
Selama periode Januari 2025 hingga September 2025, realisasi Belanja Daerah Pemkot Kotamobagu sebesar Rp333,77 miliar atau setara 46,93% dari anggaran Belanja Daerah 2025.
Secara lebih rinci, Belanja Daerah Pemkot Kotamobagu pada tahun 2025 berasal dari.
Belanja Pegawai: Rp184,19 miliar
Belanja Barang dan Jasa: Rp102,31 miliar
Belanja Lainnya: Rp33,99 miliar
Belanja Modal: Rp13,28 miliar
Sementara itu, Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah mencapai 80 Persen, memasuki akhir tahun 2025.
Hal ini, berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI, per 1 Desember 2025, realisasi belanja daerah Kota Kotamobagu mencapai 80.16 persen atau sebesar Rp 570,17 M dari alokasi anggaran belanja daerah sebesar Rp 711,26 M. Sementara sisi pendapatan daerah mencapai Rp 617,66 M atau 71.22 persen dari target Rp 688,26 M.
Sedangkan untuk realisasi Transfer ke Daerah (TKD) terutama didominasi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH), per 2 Desember 2025 mencapai 476,02 M atau 95.14 persen dari pagu anggaran sebesar 500,32 M.
“Tahun 2026 Pendapat Asli Daerah bisa terealisasi secara penuh. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi aktif antar perangkat daerah untuk menggali potensi yang ada,” ucap Wali kota saat pimpin rapat perdana tahun 2026 bersama pimpinan OPD pekan lalu.
Menurutnya keberhasilan mencapai target PAD sangat vital, terutama dalam menghadapi kemungkinan perubahan struktur APBD yang cenderung defisit.
“Dengan meningkatkan PAD, pemerintah daerah memiliki peluang lebih besar untuk menjaga stabilitas anggaran. Apalagi di tahun sebelumnya dan di tahun 2026, yang kita hadapi bersama efesiensi anggaran,”jelasnya.
Ia juga menegaskan pentingnya inovasi dan pelayanan optimal dalam proses peningkatan pendapatan daerah. Juga meminta seluruh OPD untuk kreatif dalam menggali potensi, baik dari segi teknis maupun administrasi.
“Peningkatan pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama, namun harus disertai akuntabilitas dan efisiensi dalam mengelola PAD. Semua sumber daya yang dimiliki harus dimaksimalkan,” tegasnya.
Dalam arahannya, ia juga mengingatkan agar setiap OPD menjaga transparansi dan memanfaatkan sarana yang tersedia secara optimal, agar hasil yang dicapai dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. (*/Agm)
Komentar