DPRD Bolsel Gelar Rapat Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Tahun 2023

[wptv_listing]

BOGANINEWS, BOLSEL- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan melaksanakan Rapat Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2023.

https://boganinews.com/wp-content/uploads/2024/11/IMG-20241120-WA0078.jpg

Pembahasan LKPJ tersebut dilaksanakan di ruang Rapat DPRD Bolsel, Senin (22/04/2024) yang diagendakan selama tiga hari, hingga Rabu 24 April 2022.

Rapat Pembahasan LKPJ tersebut dipimpin oleh Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ, Fadli Tuliabu, S.H., dan dihadiri oleh oleh Anggota Pansus Zulkarnain Kamaru, S.Ag, Harson Mooduto, SH, James E. Lontoh S.Ikom, Suparto Aiyadi S.Pd serta Burhan Botutihe.

Selain itu, pembahasan LKPJ tersebut diikuti OPD terkait antara lain, RSUD Bolsel, Puskesmas Se Bolsel, Dinas Kesehatan, Sekretariat Daerah, Bapelitbangda, Dinas PUPR dan beberapa OPD lainnya yang diundang menurut jadwal.

Ketua Pansus Fadli Taliabu, SH menjelaskan rapat ini membahas tentang capaian target yang ditampung dalam APBD Tahun Anggaran 2023, dimana masing-masing OPD menjelaskan dan memaparkan program-program kegiatan pada setiap OPDnya masing-masing.

Menurutnya pelaksanaan rapat Pansus LKPJ ini membahas seluruh isi LKPJ Kepala Daerah Tahun 2023. “Banyak hal yang kita bahas dalam rapat Pansus LKPJ Ini, dan ada juga beberapa saran dan tanggapan yang disampaikan oleh para anggota Pansus. Persoalan yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tentunya harus menjadi perhatian kita bersama, ” Ujarnya.

Sementara itu, Zulkarnain Kamaru, S.Ag menyampaikan bahwa guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan, serta perbaikan dalam menjalankan tugas dan fungsi DPRD, merasa perlu memberikan catatan-catatan yang dituangkan dalam bentuk rekomendasi DPRD.

Zulkarnain Kamaru menyampaikan catatan umum pelaksanaan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan LKPJ Bupati Bolsel Tahun 2023, yaitu terkait dengan capaian program dan kegiatan, pelaksanaan Peraturan Daerah dan/atau peraturan Kepala Daerah dalam urusan penyelenggaraan Pemerintah Daerah. (Advetorial)

Komentar