BOGANINEWS, KOTAMOBAGU – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Kotamobagu tahun 2024 yang dibentuk DPRD Kotamobagu menyarankan Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu kembali mengaktifkan metode sanitary landfill untuk menyelesaikan persoalan penumpukan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
Pasalnya, sebagaimana hasil temuan Pansus LKPJ, terdapat sejumlah permasalahan yang saat ini terjadi di wilayah Kota Kotamobagu khususnya pada tata kelola persampahan, dimana seperti pada pengolahan sampah di TPA, Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu saat ini masih dengan mekanisme open dumping.
“Metode open dumping ini memiliki dampak yang tidak baik untuk lingkungan, dan juga bisa berdampak pada masyarakat sekitar TPA. Oleh karena itu, saya secara pribadi menyarankan agar sistem sanitary landfill dapat kembali difungsikan oleh Pemkot Kotamobagu ke depan,” ujar anggota DPRD Kotamobagu, Sande Dodo.
Lanjut personil fraksi PDI Perjuangan Kotamobagu ini, Pemkot Kotamobagu harus menyusun rencana aksi untuk mengaktifkan kembali sanitary landfill ini.
“Dalam rekomendasi Pansus juga sudah kami sampaikan. Dimana, kami merekomendasikan agar DLH meninggalkan sistem open dumping yang tidak ramah lingkungan, dan segera mengembangkan sistem sanitary landfill secara bertahap, sesuai dengan standar pengolahan limbah, atau system lain yang dianggap bisa menjadi solusi cepat dan tepat untuk menyelesaikan persoalan penumpukan sampah di TPA seperti penggunaan Incinerator dan sejenisnya,” kata Sando Dodo.
Komentar