BOGANINEWS, BOLTIM – Puluhan Warga Tobongon, Kecamatan Modayag Induk, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), gelar aksi protes dan memblokir akses jalan proyek masuk perkebunan Pelangi.
Menurut Kordinator Lapangan (Korlap) Abe Timbuleng, yang juga sebagai BPD Desa Tobongon, aksi protes ini dilakukan karena tidak menerima pembangunan jalan proyek perkebunan Pelangi Tobongon dengan angaran sebesar Rp 700 juta.
“Kami atas nama masyarakat tidak terima adanya pembangunan jalan Pelangi Tobongon. Sebab ini tidak sesuai permintaan warga,” kata Ketua BPD Tobongon, kepada media ini Kamis (1/8/2019).
Ia juga mebeberkan, proyek ini sesuai permintaan warga waktu musyawarah desa (Musrembangdes).
“Yang diminta pembangunan jalan Inde’ Dou, bukan jalan Pelangi-Tobongon. Makanya masyarakat tidak terima,” akunya.
Selama aksi berjalan, warga memaksa menutup proyek jalan. Karena saling klaim, suasana bersitegang terjadi antara kedua kubu baik pihak masyarakat maupun pihak ketiga (kontraktor).
“Kami langsung palang jalan dan menutup aktifitas di lokasi itu. Di situ sempat bersitegang, karena pihak ketiga tidak menerima jalan di portal. Kami tidak akan berhenti di sini, aksi ini akan kami lanjutkan sampai ada kejelasanya,” tegas Abe.
Terpisah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pemukimaan dan Perumahan Rakyat (PUPR) Boltim, Sahrul Muis mengatakan, pekerjaan sementara dilaksanakan oleh pihak ketiga.
“Kami melaksanakan pekerjaan sesuai dengan usulan masyarakat pada musyarawah desa tahun 2018. Terinformasi warga meminta pekerjaan tersebut di pindah. Saya sudah cek pak Sangadi (kepala desa) tapi tidak berada di tempat. Besok saya akan utus Kabid Bina Marga untuk ke lokasi untuk mengecek apa permasalahannya, dan kita akan bicarakan musyawarahkan kembali,” jelas Kadis.
Lanjutnya, pekerjaan tersebut meneruskan proyek pembukaan jalan yang sudah ada sepanjang 8 kilometer. Kondisinya sudah tertutup, karena adanya longsor, maka Dinas PU membersihkannya.
“Sebenarnya pembangunan jalan perkebunan dilakukan untuk membantu petani, dalam meningkatkan produksi pertanian. Namun jika ke depan masyarakat tidak mau, maka kami siap memindahkannya,” jelasnya. (Agung)
Komentar