BOGANINEWS, BOLTIM – Pemkab Boltim bekerja sama dengan Kemitraan Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI), Rabu (21/8) menggelar sosialisasi penyelenggaraan pendidikan keluarga, bertempat di Desa Togid, Kecamatan Tutuyan.
Kegiatan yang di buka oleh Wakil Bupati Boltim Drs. Rusdi Gumalangit tersebut, dalam sambutannya mengatakan, peningkatan kualitas pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab bersama.
“Untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, tidak lepas dari peran keluarga, pemerintah dan masyarakat. Selain itu, lingkungan keluarga sangat berpengaruh dan berperan besar pada kemajuan anak,” kata Ruadi.
Wabup juga yakin, bahwa perilaku dan karakter anak terbentuk lewat kebiasaan di keluarga, karena anak-anak memiliki lebih banyak waktu di lingkungan keluarganya.
“Sehingga itu para orang tua diharapkan tidak menyerahkan peranan itu sepenuhnya kepada pemerintah saja,” katanya.
Lanjutnya, keluarga sangat berperan dalam rangka melakukan sosialisasi bahkan internalisasi nilai-nilai pendidikan.
“Pendidikan keluarga harus dilaksanakan utamanya dalam bentuk bantuan, bimbingan, penyuluhan dan pengajaran, sesuai potensi masing-masing anak. Kalau kualitas mereka saat ini baik, maka yakinlah kualitas para pemimpin nanti juga akan baik terutama dalam sisi moral,” terangnya.
Hal senada juga dikatakan Kasubdit Kemitraan Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga Kementerian Pendidikan RI, Drs. A Hendra Sudjana M.Ed. Dikatakannya, selain lingkungan masyarakat dan satuan pendidikan, keluarga mempunyai peran penting dalam pendidikan anak untuk mewujudkan generasi emas Indonesia.
“Kemitraan antara keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat, diharapkan menjadi salah satu langkah dalam mendukung perkembangan anak dengan optimal,” ujarnya.
Terinformasi, program kemitraan antara Kementerian Pendidikan dan Kebuyaan RI dengan Pemda Boltim itu melibatkan 75 orang peserta mulai dari Kepala Sekolah tingkat Paud, SD, SMP, Pengawas, TP PKK Kabupaten, Kecamatan dan Desa serta unsur Dinas Pendidikan kabupaten. (Agung)
Komentar