BOGANINEWS, BOLTIM – Usai pelantikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) periode 2019-2024, diwarnai aksi demo puluhan mahasiswa dari Kerukunan Pelajar Mahasiswa Indonesia Bolaang Mongondow Timur (KPMIBT), Senin (16/9/2019).
Kordinator Lapangan (Korlap), Haikal Mokoagow dari KPMIBT, menuntut enam poin skala prioritas permintaan masyarakat Boltim.
“Kami minta kepada anggota DPRD yang baru dilantik, agar ada pembangunan asrama mahasiswa. Selama ini belum ada asrama mahasiswa khusus Boltim. Kedua mengenai taransparansi angaran beasiswa mahasiswa Boltim. Kami menilai pemerintah dan dewan tidak taransparan dalam perekrutan mahasiswa untuk bantuan beasiswa pendidikan,” kata Haikal.
Para mahasiswa juga menuntut, agar DPRD membuat Ranperda inisiatif terkait sampah. Sebab, pengelolaan sampah di Boltim tidak ada dan banyak sampah berserakan di jalan. Selain itu, pembuatan TPA. penyedian truk sampah saja belum ada dan bank sampah.
Tuntutan lainnya juga terkait, informasi ketambahan 10 Miliar untuk dana perjalanan dinas.
“Untuk apa anggaran ini. Kami minta apa yang diperbuat, harus ada asas manfaatnya bagi masyarakat. Kami juga pertegas untuk memotong perjalanan dinas anggota dewan,” tuntut para mahasiswa.
Mahasiswa juga menuntut pembebasan lahan HGU. “Penting pembebasan lahan. Jangan sampai masyarakat yang di buat tumbal, masyarakat terancam dan tidak ada kepastianya sampai sekarang,” pinta mahasiswa.
Aksi para mahasiswa ini disambut baik anggota DPRD Boltim yang baru saja dilantik. Ketua DPRD Boltim Fuad Landjar saat menerima para pendemo di ruang rapat DPRD mengatakan, ini adalah pengalaman pertama bagi dirinya dan anggota DPRD baru lainnya.
“Ini energi positif dan momentum bersejarah bagi kami yang baru saja dilantik,” kata Fuad.
Lanjutnya, dari beberapa poin tuntutan mahasiswa, Alhamdulillah mahasiswa telah menginggatkan kami.
“Dengan adanya demo ini kami ucapkan terima kasih. Kritik kami, demo kami dan kawal bersama pembangunan yang ada di Boltim. Kami bersama rakyat, mengemban amanah rakyat, dukung kami bekerja. Kami menerima semua usula ini, kami akan mengawalnya. Kami minta waktu selama tiga bulan untuk evaluasi dan segera laksanakan permintaan masyarakat ini. Tidak hanya itu yang harus kita perjuangkan. Ada banyak lagi, seperti KIS, BPJS, pendidikan, kesehatan dan lain-lain yang terpenting di Boltim ini,” terang Fuad. (Agung)
Komentar