BOGANINEWS, BOLTIM – Ketua DPRD Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Fuad Landjar, meminta pemerintah daerah untuk menunda penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemilukada tahun 2020. Paling tidak, hal tersebut bisa terjadi jika legislatif sudah ikut dalam pembahasan bersama lembaga penyelenggara yakni KPUD dan Bawaslu Boltim, pihak keamanan yakni Kepolisian, serta Tim Anggaran Pemda (TAPD).
Menurut Fuad, pembahasan antara TAPD dengan tiga lembaga terkait dengan tidak melibatkan anggota legislatif, adalah tindakan sepihak dan tidak menghargai lembaga DPRD yang melekat pengawasan anggaran.
“Tiba-tiba saja sudah ada kesepakatan antara TAPD dan ketiga lembaga dalam hal ini KPU, Bawaslu, dan Kepolisian. Harusnya kami dari DPRD Boltim dilibatkan, tidak sepihak menyepakati anggaran untuk NPHD. Kami jelas-jelas memiliki fungsi pengawasan, dan tidak masuk akal mengawasi anggaran yang kami tidak tahu ujung pangkalnya,” tegas Fuad, Senin (30/9/2019).
Ketua DPRD Boltim juga menyadari bahwa alat kelengkapan dewan (AKD) Boltim belum terbentuk hingga saat ini. Namun Badan Anggaran untuk sementara melekat pada pimpinan Dewan. Selain itu, secara harfiah anggota legislatif Boltim itu sudah ada sejak dilantik 16 September lalu. Maka Tupoksi mereka sudah melekat juga.
“Jadi saya mewakili teman-teman di DPRD Boltim meminta jajaran pemerintah daerah Boltim untuk menunda penandatanganan NPHD. Hingga kami turut serta dalam pembahasan anggaran,” ujar Fuad.
Dia juga menduga ada indikasi penyepakatan anggaran hibah pemilukada ini dipolitisir.
“Jangan sampai ada indikasi mempolitisir anggaran, dan ini untuk kepentingan pilkada nanti. Oknum-oknum berkepentingan bisa dari pejabat pemda, penyelenggara pemilu atau siapa saja. Jadi kami harus mencegah hal-hal yang merugikan rakyat, dengan kesepakatan sepihak,” ujar Fuad.
Selain itu lanjut Fuad, DPRD Boltim yang baru saja dilantik, juga memiliki tanggungjawab politik kepada para mahasiswa yang saat pelantikan melaksanakan aksi damai di gedung DPRD Boltim.
“Mereka meminta anggaran untuk pembuatan asrama mahasiswa paten, dan beberapa tuntutan lainya untuk kepentingan umum. Sementara puluhan milyar untuk pilkada diloloskan tanpa ada pembahasan dengan legislator Boltim,” ungkapnya.
Seperti diketahui, TAPD Boltim sudah menyepakati anggaran pilkada Boltim untuk KPU 16,6 miliar, Bawaslu 4 miliar dan Polres 3 miliar, totalnya 23,6 miliar. (*)
Komentar