BOGANINEWS, BOLTIM – Akibat pembatasan sosial seperti aktifitas perdagangan, perkebunan dan lain sebagainya di masa pandemi Covid-19, banyak warga dari luar daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) ikut terdampak secara ekonomi.
Meski belum berstatus Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), namun pemerintah daerah sudah memberlakukan pengawasan ketat atas aktifitas warga, termasuk di wilayah perbatasan daerah. Akibatnya, tak sedikit warga yang memiliki usaha atau kebun di wilayah Boltim, terhalang aktifitas mereka.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Boltim, Fuad S. Landjar, menaruh perhatian atas masalah ini. Menurut Fuad, Pemda bisa saja memberikan bantuan sosial kepada warga luar daerah yang beraktifitas di Boltim.
“Saya kira perlu juga pemerintah Boltim perhatikan mereka yang memiliki aktifitas pertanian atau perkebunan di Boltim. Karena mereka juga terhalang pembatasan aktifitas atas kebijakan daerah. Setahu saya, banyak warga dari Kotamobagu dan sekitarnya, termasuk dari Minahasa Selatan, yang punya kebun di Boltim. Wilayah mereka berbatasan langsung dengan kita, tapi tak bisa beraktifitas seperti biasa. Sehingga pasti berdampak pada perekonomian mereka,” tutur Fuad.
Lanjutnya, ini merupakan kewenangan penuh Pemda dalam mengeluarkan kebijakan. Namun dengan tetap memperhatikan semua regulasi yang ada. Warga luar daerah yang terdampak ekonomi, mereka juga turut membayar pajak di Boltim. Sehingga perlu diperhatikan juga.
“Bagi mereka yang berpendapatan menengah ke bawah, tidak salah jika mendapat bantuan dari pemda. Memang bukan warga Boltim, tapi tidak salah jika kita bisa sama-sama meringankan beban mereka. Bagaimanapun, mereka bayar pajak di Boltim, dan saat ini terhalang aktiftas pertanian mereka,” jelasnya.
Menurut Ketua DPRD termuda di Sulut ini, DPRD Boltim akan mendukung sepenuhnya kebijakan Pemda terkait penanganan Covid-19, baik di bidang kesehatan maupun pembentukan jaring pengaman sosial.
“Kami dari legislatif akan mensupport penuh pemerintah daerah, jika akan melakukan kebijakan anggaran untuk penanganan Covid-19, selama pelaksanaannya secara transparan, akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan,” terang Fuad. (Agung)
Komentar