BOGANINEWS, BOLTIM – 2.755 peserta BPJS di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), telah dinonaktifkan, karena tidak terdaftar pada basis data terpadu Kementerian Sosial Republik Indonesia. Sementara itu, kurang lebih ada 1.492 peserta Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dibiayai dengan anggaran APBN di Kabupaten Boltim, juga dinonaktifkan.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Boltim Rudi Malah mengatakan, dengan adanya data pemuktahiran yang dilakukan Dinas Sosial Boltim pada bulan Januari tahun 2019, sehingga dari total 2.755, hanya 1.492 dinonaktifkan oleh pusat.
“Dari total 2.755, sisanya 1.263 yang bisa diselamatkan melalui back up data. Nah, rencananya 1.492 peserta BPJS dinonaktifkan, bakal dialihkan ke BPJS yang ditanggung pemerintah daerah,” jelasnya.
Lanjutnya, pihaknya juga akan mengalihkan pemegang BPJS yang dihapus oleh pemerintah pusat ke APBD Boltim.
“Langkah untuk mengalihkan peserta BPJS di tanggung pemerintah daerah, menjadi jalan keluar pertama. Selain itu, memang proses peralihan memakan waktu lama, jika ada masyarakat mengalami sakit. Maka disarankan untuk mengurus BPJS Mandiri baru,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Fakir Miskin, Dinsos, Ni’ma Mokoagow mengungkapkan, KIS yang dibiayai pemerintah pusat melalui APBN berjumlah 27.353 peserta. Sedangkan di daerah APBD 22.288 peserta.
“Kuota dari pemerintah pusat 27.353 untuk peserta KIS sudah terisi, sebagian data sudah direvisi, karena waktu lalu ada beberapa data peserta BPJS tidak valid. Untuk itu, kami berinisiatif untuk mendata kembali peserta BPJS KIS dan mengimput kembali semua peserta. Takutnya data tidak valid seperti ini, sedangkan untuk Boltim hanya 1.492 peserta, berbeda dengan daerah lain di kabupaten/kota yang lebih besar jumlah,” paparnya. (Agung)
Komentar