BOGANINEWS, BOLTARA – Kebijakan Pemerintah Pusat untuk pemangkasan dana Transfer Ke Daerah (TKD) menjadi sorotan tajam di berbagai kalangan, karena rencana pemotongan tersebut didasari pada alasan efisiensi, serta perbaikan tata kelolah keuangan di tingkat daerah.
Bupati Bolaang Mongondow Utara (Boltara), Sirajudin Lasena (SJL), Jumat (10/10/2025) menjelaskan, pemotongan TKD adalah kebijakan pemerintah pusat, apapun kondisi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 mendapat potong 110 Miliar. Namun apapun itu, Pemerintah Daerah bersama pihak DPRD tidak akan pesimis dengan kondisi seperti itu.
“Tantangan kedepan adalah bagaimana kita dapat merasionalisasikan belanja daerah yang tercantum pada draf APBD Tahun 2026. Tetapi dinamika pemotongan anggaran ini harus kita sikapi secara bijak, karena persoalan ini juga dirasakan oleh semua daerah direpublik ini,” jelas Bupati.
Lanjutnya, semangat untuk membangun daerah, serta kebijakan dalam rangka kepentingan masyarakat, juga sedang diuji.
“Jangan sampai APBD 2026 ditengah ada pemotongan anggaran, lalu melupakan kepentingan rakyat secara umum. Dalam kondisi seperti ini, Pemda akan menganggarkan anggaran yang menjadi skala prioritas yang menyentuh langsung pada kepentingan masyarakat,” terangnya.
Dikatakannya lagi, tantangan fiskal saat ini membutuhkan kerja sama dan komitmen seluruh jajaran, karena pemanfaatan setiap belanja APBD harus tepat sasaran. Pelayanan publik tidak boleh terganggu, dan pembangunan harus terintegrasi dengan program pemerintah provinsi maupun pusat.
Oleh sebab itu, kiranya dapat dipahami bahwa, jika ada suatu program belum dapat dibiayai sesuai dengan anggaran yang diperlukan, nanti pada tahun anggaran berikutnya akan diperhatikan. Membangun daerah jangan hanya mengandalkan APBD, tetapi harus berinovasi dari sektor-sektor lain, apalagi pada kondisi pemotongan TKD saat ini.
“Pemda bersama DPRD harus bersinergi bersama untuk kepentingan daerah lewat kementrian, karena kita harus mengoptimalkan semua program pemda yang telah disusun. Kita harus mencari solusi pembangunan daerah, walaupun ada pemotongan transfer, tapi kita harus optimis dalam menjalankan program kerakyatan,” ucap SJL. (Indrawan Laupu)
Komentar