BOGANINEWS, BOLTARA – Guna pembahasan program pembangunan yang akan masuk dalam rencana kerja anggaran tahun 2026, pihak Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolaang Mongondow Utara (Boltara), langsung menggelar rapat bersama Dinas PUTR, Dinas Perumahan Rakyat, serta Bagian Barang dan Jasa Setda Boltara.
Menurut Ketua Komisi III DPRD Boltara Abdul Zamad Lauma, rapat kerja ini untuk membahas sejumlah program strategis, terutama yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah di tahun anggaran 2026.
“Ada beberapa usulan prioritas dari Komisi III juga menjadi hal yang didiskusikan. Mulai dari peningkatan infrastruktur jalan, perumahan rakyat, hingga penguatan sistem pengadaan barang dan jasa untuk lebih transparan. Kami juga ingin memastikan setiap program yang masuk dalam APBD benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” jelas Lauma.
Dikatakannya, pembahasan seperti ini bukan hanya sekadar formalitas, tapi apa yang akan dibahas harus benar-banar dijalankan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Selain soal infrastruktur kata Zamad, Komisi III DPRD juga menyoroti kualitas perencanaan kegiatan di sejumlah dinas, karena pihaknya menilai perencanaan yang lambat berpotensi menyebabkan pelaksanaan pekerjaan terhambat dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga akan tersendat.
“Kami menekankan kepada OPD yang menjadi mitra kerja Komisi III, agar program pembangunan harus sesuai spesifikasi dan tidak mengorbankan kualitas kerja. Komisi III juga akan terus melakukan pengawasan setiap kegiatan atau program setiap OPD, hal ini bertujuan demi kepentingan masyarakat secara umum,” tegasnya.
Turut hadir pada rapat tersebut diantaranya, anggota DPRD Sem Hasan, Donal Lamunte, Meidi Pontoh, Adriansyah Septian Pakaya, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemda Boltara Abdul Muto Dg. Mulisa, Kepala Dinas PUTR Abdul Jalil Pandialang, Kepala Dinas Perumahan Rakyat Ramin Buhang, serta Kepala Bagian Barang dan Jasa Setda Boltara, Hendra Brahim. (Indrawan Laupu)
Komentar