Beli Mobnas Baru Seharga 700 Juta, LP-KPK Bolmut, Minta DPC PDIP Copot Ketua DPRD

BOGANINEWS, BOLMUT- Polemik Mobil Dinas (Mobnas) baru untuk Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolaang Mongodow Utara (Bolmut), mendapat tanggapan keras dari Lembaga Pengawal Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK).

Menurut Ketua LP-KPK Bolmut, Fadli Alamri, bahwa pihaknya meminta dengan tegas kepada Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Bolmut, untuk mencopot serta menonaktifkan Frangky Chendra, sebagai Ketua DPRD Bolmut.

“Polemik Mobnas baru Ketua DPRD ini sudah sangat meresahkan, serta menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Kami menilai kebijakan pengadaan Mobnas baru untuk Ketua DPRD telah mencederai semangat efisiensi dan penghematan anggaran yang selama ini digaungkan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, maupun daerah,” jelas Fadli.

Sementara, di sisi lain Ketua DPRD Bolmut, justru membeli mobil dinas baru. Padahal sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tujuan efisiensi adalah untuk mencegah penggunaan anggaran, serta mengalokasikan dana untuk program yang lebih produktif. “Mobil Dinas Ketua DPRD tersebut adalah kendaraan Fortuner Tipe GR 4×2 dengan harga senilai Rp.700 juta adalah sebuh bentuk pemborosan,” tegasnya.

Lanjutnya, apabila DPC PDIP tidak mencopot Frangky Candra dari Ketua DPRD, maka pihaknya akan melakukan aksi demo disekretariat PDIP. “Kami berharap ada langkah tegas yang harus dilakukan. Saat ini DPRD banyak di demo dan disoroti di seluruh tanah air, tapi anehnya Ketua DPRD Bolmut malah membeli mobil dinas baru. Di tegah isu nasional yang sedang digaungkan, harusnya Ketua DPRD Bolmut lebih memilirkan kondisi masyarakat bukan lebih memikirkan mobnas,” terang Fadli.

Terpisah, Ketua DPC PDIP Bolmut Amin Lasena, saat dimintai tangapannya mengatakan, semua ada mekanisme. Ini negara hukum dan segala sesuatu ada aturannya.”Surat Keputusan (SK) Ketua DPRD Bolmut itu di keluarkan oleh Gubernur, bukan Ketua DPC PDIP Bolmut. Tadi pagi saya sebagai Ketua DPC PDIP Bolmut sudah instruksikan ke fraksi, kalau ada kelompok masyarakat yang kebaratan dengan mobil dinas tersebut, maka kembalikan saja. Selain itu, yang beli mobnas tersebut bukan pribadinya Frangky Chendra,” ucap Lasena. (Indrawan Laupu)

Komentar