Bawaslu Bolmut Gelar Sosialisasi Pengawasan Pemilu Serentak 2024

BOGANINEWS, BOLMUT – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut, Jumat (2/2/2024), melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif untuk Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024.

Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipatif Masyarakat dan Humas (HP2H) Komisioner Bawaslu Bolmut, Rizki Posangi, mengatakan, berdasarkan evaluasi kegiatan pencegahan, maka Bawaslu Bolmut melakukan kegiatan sosialisasi pengawasan serta partisipatif.

https://boganinews.com/wp-content/uploads/2024/11/IMG-20241120-WA0078.jpg

“Kami melakukan pendekatan secara efektif untuk merubah perilaku pemilih terkait dengan politik uang, ujaran kebencian, politisisasi sara, serta netralisasi ASN. Untuk itu perlu adanya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu 2024. Kami mengakui Bawaslu Bolmut, sangat kekurangan personil dalam pengawasan Pemilu, maka kami sangat membutuhkan peran aktif seluruh stakeholder dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu 2024,” jelas Rizki.

Lanjutnya, kegiatan ini untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam penyelengaraan pesta demokrasi. Hal ini menunjukan semakin kuat tatanan demokrasi. Perlu terwujud tingkat pengetahuan masyarakat pemilih, pada momentum pesta demokrasi yang dilaksanakan sebagaimana azas Pemilu oleh masyarakat secara cerdas dalam menentukan hak pilihnya.

“Tingginya kepatuhan dalam melaksanakan ketentuan aturan atau regulasi, dalam pelaksanaan kedaulatan demokrasi, karena adanya suatu pemahaman khusunya dalam peserta dalam pengawasan menghadapai Pemilu serentak tahun 2024,” terang Posangi.

Sementara itu, narasumber Aljunaid Bakari, mengatakan, masyarakat perlu mengawasi Pemilu, karena memastikan terlindungnya hak politik masyarakat, serta memastikan terwujudnya pemilu yang bersih, transparan, berintergritas.

“Seluruh OKP, Pers serta masyarakat dapat bersama-sama mengawal proses Pemilu 2024. Terkadang selalu terjadi pada pesta demokrasi, ada arus balik dari demokrasi menuju tirani baru dan risiko penyelengara pemilu sering terjadi konflik kekerasan, serta hilangnya kepercayaan masyarakat,” paparnya.

Reporter: Indrawan Laupu

Komentar