Sambut Kunker Ketua DPD RI, Bupati Bolmong Sampaikan Harapan Masyarakat Terkait Provinsi BMR

BOGANINEWS, BOLMONG – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) menggelar acara penyambutan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, AA Lanyalla Mahmud Mattalitti bersama 12 anggota DPD lainnya, bertempat di Rumah Dinas (Rudis) Bupati Bolmong, Selasa (17/11/2020) pagi.

Acara penyambutan yang dilaksanakan dengan protokol kesehatan tersebut, dipimpin langsung Bupati Bolmong Yasti Soepredjo Mokoagow, serta dihadiri Ketua DPRD Bolmong Welty Komaling, unsur Forkopimda, Sekda Bolmong Tahlis Gallang, para Asisten dan pimpinan OPD, serta para tokoh adat dan tokoh masyarakat di Kabupaten Bolmong.

Bupati Bolmong dalam sambutannya menyampaikan, selamat datang dan ucapan terima kasih kepada ketua bersama anggota DPD RI di tanah Totabuan. “Insya Allah kehadiran ketua bersama anggota DPD RI ini, akan membawa berkah yang melimpah bagi rakyat Bolmong khususnya dan Bolaang Mongondow Raya (BMR),” ucap Yasti.

Lanjutnya, meski di tengah–tengah kesibukan yang begitu padat, ketua dan anggota DPD RI masih memberikan perhatian yang luar biasa bagi Kabupaten Bolmong. “Cukup jauh perjalanan dari Manado, tetapi semangat dan tekad bapak ketua dan bapak/ibu anggota DPD RI, kami salut dan bangga, serta rasa hormat kami, bisa tiba di tanah Totabuan ini,” kata Yasti.

Menurutnya, lewat kunjungan ini pihaknya berharap banyak, karena cita-cita dari seluruh masyarakat BMR Insya Allah akan terwujud di tangan Ketua dan anggota DPD RI periode 2019-2024. “Hadir juga senator DPD RI kita dari Sulawesi Utara. Ada pak Hi Djafar Alkatiri, Pdt Stefanus BAN Liow dan ananda saya Cherish Harriatte Mokoagow. Insya Allah senator yang hebat dari Sulut ini akan dibantu ketua DPD RI dan anggota lainnya yang hadir dengan rombongan besar yang datang ke tanah Bolmong, adalah pertanda baik bagi kami. Kita doakan provinsi BMR segera terwujud,” kata Yasti.

Yasti juga mengungkapkan, di tahun 2014, di akhir periodenya sebagai anggota DPR RI periode pertama, pada saat penutupan masa sidang periode 2009–2014, pemekaran Provinsi BMR hampir saja diketuk dengan 8 provinsi yang lain di Indonesia. Hanya saja pada saat paripurna itu yang berlangsung sudah larut malam dan ada insiden dari calon DOB lain di Papua yang kemudian ini ditangguhkan. Setelah itu Presiden menjatuhkan moratorium.

“Kami benar-benar sedih karena dari sisi pemerintahan dan persyaratan UUD, DOB kami telah memenuhi syarat. Jika bisa dikesempatan ini bapak ketua dan senator lainnya, kami mengusulkan kalau pemekaran DOB ditambah dengan kabupaten/kota dan provinsi rasanya berat membuat fiskal pemerintah pusat dalam membiayai, tetapi kalau hanya 8 calon DOB provinsi saya tidak begitu berat pemerintah pusat untuk memberikan subsidi. Apalagi bapak ketua DPD RI adalah orang yang hebat dan luar biasa tangguh. Beliau asal Sulawesi tetapi sangat dikenal di Jawa Timur dengan jumlah penduduk kedua terbesar di indonesia. Saya yakin kalau hanya provinsi BMR pak Ketua punya kapasitas untuk menyampaikan itu. Apalagi kita juga menjemput secara adat, itu berarti harapan kita begitu besar, karena memang DOB tupoksi utama dari DPD RI. Oleh sebab itu memang berkah dari BMR ini dikunjungi bapak Ketua DPD RI sejak hari kemarin di Kotamobagu, hari ini di Bolmong, dan Insya Allah akan lanjut ke Bolmut. Kita doakan bapak ketua ke sini diberikan kekuatan, kemampuan, kemuliaan untuk bisa memperjuangkan DOB BMR,” kata Yasti, sembari menambahkan, bahwa di potensi di BMR dan Bolmong punya sumber daya alam yang melimpah.

Sementara itu, Ketua DPD RI dalam penyampaiannya menegaskan, kedatangan anggota DPD dengan menempuh perjalanan darat dari Manado ke Bolmong tidak merasakan capek, karena berangkatnya penuh dengan semangat. Semangatnya adalah bagaimana caranya BMR akan segera menjadi provinsi.

“Jadi tidak usah khawatir, karena memang keadaan yang ada sedang dimoratorium. Tapi urutan pertama dari moratorium itu adalah BMR, selain dari Papua, karena terakhir yang saya dengar dari pemerintah pusat dan terakhir dari rapat menteri, itu mereka akan melepaskan Papua lebih dahulu. Saya sudah sampaikan sama rekan-rekan anggota DPD, yang menangani ini adalah Komite I, yang kebetulan kemarin Komisi I juga hadir di Sulut ketuanya. Dan di sini Wakil Ketua Komite I Pak Djafar Alkatifri, beliau akan langsung mengawal. Kemarin juga ada anggota Komite I namanya ibu Yelika, tadi balik ke Manado dan saya sendiri anggota komite I jadi tidak mungkin saya sia-siakan kesempatan untuk Provinsi BMR,” katanya.

Mantan Ketua Umum PSSI ini juga mengungkapkan, ia tadi malam bertemu Wali Kota Kotamobagu Tatong Bara, dan beliau menitipkan aspirasi empat kabupaten yang ada di BMR agar DPD RI dapat membantu dan dapat memperjuangkan agar BMR dapat menjadi provinsi pemekaran. “Sama juga yang disampaikan Ibu Bupati Bolmong,” ungkap Laniyalla.

Dikatakannya, ada 4 kabupaten dan 1 kota yang masuk wilayah Bolaang Mongondow Raya yakni Kota Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim). Bolaang Mongondow Raya berada di semenanjung utara Pulau Sulawesi dan berbatasan dengan wilayah Minahasa serta Provinsi Gorontalo. Ia pun meyakinkan warga Bolaang Mongondow Raya, DPD akan selalu memperjuangkan aspirasi daerah.

“DPD RI sebagai wakil daerah, tentu wajib membantu. Apalagi di era kepemimpinan saya kali ini, selalu saya sampaikan kepada semua Senator, bahwa program DPD RI yang harus kita perkuat ada dua hal. Pertama adalah membantu untuk mempercepat pembangunan di daerah dan kedua adalah melakukan advokasi kepada daerah, terhadap persoalan persoalan yang dialami daerah,” tandasnya.

Kunjungan kerja yang dilakukan Lanyalla dan para senator juga dalam rangka untuk menyerap aspirasi daerah. Nantinya aspirasI tersebut akan dibawa ke pemerintah pusat agar dicarikan jalan keluar atau solusi.

“Itulah tugas kita sebenarnya sebagai wakil daerah. Oleh karena itu, tadi malam saya menyatakan bahwa DPD RI, khususnya Senator dari daerah pemilihan Sulut, maupun Senator yang bertugas di Komite I DPD RI, yang membidangi soal pemekaran wilayah untuk segera tanggap dan membahas usulan dari lima pemerintah daerah di Bolaang Mongondo Raya, atas harapan mereka agar lima daerah ini dapat menjadi Provinsi Bolaang Mongondow Raya,” katanya.

Meski begitu, Lanyalla juga meminta pemerintah daerah Bolaang Mongondow Raya untuk bisa memenuhi syarat yang diperlukan bagi daerah untuk bisa melakukan pemekaran wilayah. Daerah-daerah yang ingin memekarkan provinsi harus memiliki kemandirian fiskal.

“Tetapi tentu dengan syarat, bahwa kemandirian fiskal daerah harus teruji dan terbukti. Sehingga tidak hanya mengendalkan dana transfer dari pusat. Untuk itu, dalam beberapa kesempatan di daerah, saya selalu sampaikan, daerah harus fokus membangun atau membelanjakan anggaran APBD ke program-program yang menjadi pengungkit ekonomi,” sebut Lanyalla.

Ia juga menyarankan, bila perlu daerah membangun dan mendirikan BUMD yang mengolah dan memberi nilai tambah terhadap produk andalan masyarakat setempat. Seperti kelapa, pala, jagung dan cengkeh.

“Sehingga BUMD sebagai instrumen atau bagian dari pemerintah daerah dapat memberi kontribusi kepada usaha rakyat. Saya berharap Bolmong, Boltim, Bolsel, Bolmut dan Kotamobagu semakin menggalang sinergi antar-wilayah sebagai kawasan Bolmong Raya,” ucapnya.

Acar tersebut ditutup dengan penyerahan dokumen pembentukan provinsi BMR dari Ketua Presidium Pemekaran Abdullah Mokoginta mantan Wakil Gubernur Sulut kepada Ketua DPD RI didampingi Bupati Bolmong dan Senator DPD RI Perwakilan Sulut. (Advetorial)