BOGANINEWS BOLMONG — Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) rupanya belum dapat menjalankan fungsinya sebagai penanggungjawab desa, termasuk kontrol keuangan di tiap desa.
Hal ini dibuktikan, saat Inspektorat Bolmong melakukan evaluasi terkait laporan pertanggungjawaban (LPJ) keuangan dana desa (Dandes) 2017 bersama DPMD, pada Senin (27/8) lalu.
Hasil evaluasi tersebut, dari 200 desa yang ada di Kabupaten Bolmong, terdapat 61 desa yang belum dapat mempertanggungjawabkan penggunaan Dandes. Sebanyak 61 desa ini masuk pada zona merah dan terancam tidak dapat melakukan pencairan Dandes untuk tahap berikutnya. “Zona merah ini adalah desa yang bermasalah. Ada yang belum memasukan SPJ, terlambat memasukan SPJ, ada juga TGR,” ungkap Inspektur Kabupaten Bolmong, Rio Lombone.
Menyoal 61 desa tersebut, Kepala PMD Bolmong Achmad Yani, saat dikonfirmasi sejumlah awak media, terkesan melindungi dan tidak banyak memberikan informasi kepada para pewarta. Menurutnya, 61 desa tersebut pasti akan mempertanggungjawabkan penggunaan Dandes. “Saya rasa tidak perlu dipublis, karena meraka tetap akan memasukan SPJ-nya,” katanya.
Disinggung soal adanya TGR di sejumlah desa yang ada, anehnya Achmad Yani, memberikan jawaban berbeda dengan yang disampaikan Kepala Inspektorat, bahwa ada sejumlah desa yang TGR. “Tidak ada yang TGR, mereka hanya belum memasukan SPJ, itu saja,” ucapnya.
Menyikapi persoalan itu, DPMD sendiri dinilai memanjakan kesalahan yang terjadi di desa dan membiarkan kelalaian perangkat desa dalam pengelolan administrasi Dandes. Seperti yang diungkapkan Fenly Damogalad, warga Desa Bolaang, Kecamatan Bolaang Timur, bahwa di desa-nya terdapat TGR senilai Rp155 juta, selain itu SPJ tahun 2017 tidak lengkap. “Di desa kami, sudah jelas ada TGR dengan jumlah 155 juta rupiah. Begitu juga sejumlah pekerjaan tidak selesai dan SPJ-nya pun tidak ada. Saya berharap ini bisa menjadi perhatian pemerintah daerah untuk mengevaluasi kinerja PMD,” pintanya. (tr-01/Roby)
Komentar