Kegiatan pertemuan bersama dengan organisasi masyarakat.
BOGANINEWS, BOLMONG – Guna mengantisipasi konflik sosial yang rawan terjadi di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), Lembaga Pemantau Kinerja Publik (LPK2P) Bolmong, menggelar kegiatan pertemuan bersama dengan organisasi masyarakat (Ormas).
Kegiatan yang dilaksanakan Kamis (30/01/2020) di Kedai Nafisha, Desa Lolak, Kecamatan Lolak, mengangkat tema ‘Baku Dapa Ormas’ dalam rangka mengantisipasi konflik sosial di Kabupaten Bolmong. Hadir dalam kegiatan tersebut sebagai pembicara diantaranya, Asisten I Bidang Pemerintahan Pemkab Bolmong Deker Rompas.
Asisten I Pemkab Bolmong Deker Rompas dalam penyampaiannya mengatakan, konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Bolmong, mayoritas tercipta akibat adanya dendam lama, pemilihan kepala desa, miras, lahan, penganiayaan dan konvoi iring-iringan jenazah yang menggunakan knalpot racing, sehingga melebar pada kelompok tertentu untuk melakukan aksi tawuran.
“Adanya konflik mempengaruhi kinerja aparat desa termasuk kinerja pemerintahan tingkat Kabupaten. Upaya pemerintah yang dilaksanakan dalam rangka meminimalisir potensi konflik sosial adalah melakukan pendekatan dan himbauan, utamanya di desa yang terindikasi rawan konflik salah satunya di wilayah Dumoga,” ungkap Deker.
Ia juga mengaku, upaya yang dilakukan Pemkab Bolmong untuk meminimalisir terjadinya konflik yakni dengan memaksimalkan peran intelijen. “Walaupun wadah Kominda saat ini sudah tidak ada, dengan adanya Permendagri yang mengatur tentang Forum Kewaspadaan Dini Daerah, yang didalamnya mewadahi jajaran intelijen untuk masuk kedalam forum, sangat berguna dalam upaya cegah dini dan deteksi dini,” jelas Deker.
Sementara itu, tokoh masyarakat Bolmong, Zainal Mooduto yang hadir dalam kesempatan tersebut meminta agar penanganan konflik tidak cukup melalui peran pemerintah kepada masyarakat, tapi harus menyeluruh kepada jajaran perangkat desa, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda. Hal ini dikarenakan pelaku konflik lebih banyak dari kalangan pemuda yang masih mudah terprovokasi.
“Adanya rencana kedatangan investor asing di Bolmong, sedikit menimbulkan reaksi di masyarakat yang pada akhirnya rawan terjadi konflik. Sebagai langkah antisipasi, perlu dilakukan kajian agar potensi kerawanan bisa dihindari,” pintanya.
Diketahui, dalam pertemuan tersebut muncul beberapa kesimpulan dan rekomendasti yaitu antisipasi konflik dengan penguatan budaya dan literasi sehingga kebiasaan toleransi, gotong royong, serta kerukunan tetap terjaga. Mendorong pemerintah untuk merancang Peraturan Daerah (Perda) Adat yang didalamnya memuat asas kebudayaan dan asas toleransi guna mencegah konflik. Mendorong Pemerintah agar menindak ASN yang menyalahgunakan wewenang, serta melakukan perbuatan berpotensi konflik.
Melakukan pengawasan dan kajian terhadap investor luar yang akan berinvestasi di Kabupaten Bolmong,
Mendorong pemerintah agar memaksimalkan peran tokoh agama dan tokoh masyarakat guna mencegah potensi konflik bernuansa agama/SARA.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut LSM Inakor Bolmong, LSM Garputala , Laskar Anti Korupsi Indonesia/LAKI Kabupaten Bolmong, FKUB Bolmong , Ketua PAC GP. Ansor Lolak, serta Ormas lainnya. (ino)
Komentar