BOGANINEWS, BOLTIM – Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopinda) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Selasa (8/10/2019) menggelar rapat di lantai III kantor Bupati Boltim.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Boltim Sehan Landjar SH, menyampaikan beberapa isu strategis, seperti bidang keamanan, trantib dan pemerintahan.
“Perlu peningkatan kualitas baik sistem perencanaan, pengelolaan keuangan, pelaksanaan program dan pelayanan kepada masyarakat. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan sebagai landasan dalam menjalankan tugas,” jelas Bupati.
Selanjutnya Bupati juga menyampaikan, antisipasi penyalahgunaan Media Sosial (Medsos) terutama penyebaran berita bohong/hoaks. Termasuk antisipasi maraknya tindakan kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan pada anak, serta tindak pidana lainnya akibat miras dan penyalahgunaan obat terlarang.
“Perlu kesiapan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi pesta demokrasi Pilkada serentak tahun 2020, baik Pemillhan Bupati dan Wakll Bupati Boltim, serta Gubernur dan Wakll Gubernur Sulut periode 2021-2026,” terang Bupati.
Bupati juga menjelaskan, perlu adanya antisipasi pemerintah terkait maraknya pendirian bangunan yang ada di pinggir jalan yang tidak memiliki IMB. Begitu juga adanya pengawasan terhadap orang asing yang masuk secara illegal.
“Selain itu, perlu peningkatan kualitas aparatur desa, ketua BPD dan anggota, serta lembaga lainnya yang ada di desa dalam pengelolaan Pemdes,” katanya.
Selain itu Bupati meminta, perlu segera di tuntaskan masalah tapal batas baik antara Kabupaten/Kota, antara kecamatan dan desa di wilayah Boltim, agar tidak menimbulkan permasalahan di tengah masyarakat. Tak hanya itu, upaya pencegahan pergaulan bebas yang mengakibatkan terjadi pernikahan dini perlu diperhatikan.
Terkait isu bencana alam dan lingkungan, dijelaskan juga oleh Bupati diantaranya antisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) agar dapat ditangani Semua stakeholder baik TNI dan Polri, dunia usaha, Pemerintah Kecamatan dan desa, maupun masyarakat, agar dapat bekerja sama untuk pencegahan dini Karhulta.
“Jadi perlu peningkatan terhdap perlindungan alam, baik hutan, laut, dan sungai dari kerusakan akibat perbuatan manusia, serta antisipasi pemerintah juga terhadap penyediaan tempat pembuangan sampah (TPA),” paparnya.
Sementara itu, Kapolres Kotamobagu AKBP Gani Fernando Siahaan, membahas isu-isu serta himbauan kepada masyarakat BMR.
“Saya menghimbau kepada masyarakat agar dalam melakukan komunikasi informasi di Medsos, agar lebih bijak dan bersosial yang baik. Sebab, jika kita tidak bisa mencerna dan memahami pemberitaan informasi di Medsos, maka cepat terpengaruh dengan isu hoax,” terang Kapolres.
Di tempat yang sama, Kajari Kotamobagu Dasplin SH MH menegaskan, peran antara Kepala Desa dan BPD lebih ditingkatkan.
“Kinerja di tiap desa agar lebih ditingkatkan pengawasan. Pengelolaan anggaran Dana Desa perlu di perhatikan setiap Sangadi, karena kalian selalu di awasi. Selain itu, jangan ada hubungam gelap antara perangkat desa maupun masyarakat. Penyakit-penyakit masyarakat ini perlu di berantas,” ucap Dasplin.
Diketahui, rapat tersebut dihadiri Kajari Kotamobagu, Kapolres Kotamobagu, Dandim 1303, Ketua DPRD Boltim, Wakil Bupati Boltim, Pj Sekda Boltim, seluruh pimpinan SKPD, Kapolsek, Danramil, Camat, serta Pemerintah Desa dan tokoh masyarakat. (Advetorial)
Komentar