BOGANINEWS,BOLTARA – Terkait wacana pembentukan Provinsi Bolaang Mongondow Raya (P-BMR) sudah melenceng dari ruh awal kesepakatan para pendahulu. Hal ini disampaikan Ketua Presedium Pemekaran Bolaang Mongondow Utara (Boltara), Christofel Popo Buhang, pada Minggu (8/2/2026).
Dikatakannya, kita tidak dalam konteks setuju atau tidak, tapi lebih pada bagaimna Visi P-BMR kedepan, harus ada komitmen bersama ketika provinsi ini berdiri. Sekadar diketahui, bahwa tahun 2002 Popo Buhang, adalah Ketua panitia persiapan pembentukan Provinsi Totabuan dan sekretarisnya almarhum Djaya Mokoginta, dan visi-nya jelas, untuk membentuk provinsi dengan kesepakatan sebuah kesepahaman yang misi-nya berbasis pada Filofis, Historis, Sosiologis dan Yuridis.
“Perjuangan P-BMR jangan sampai mengkhianati kesepakatan empat eks-swapraja, karena kesepakatan itu lahir dari kesadaran untuk membangun bersama, bukan saling meninggalkan. Empat eks-sapraja di wilayah Bolaang Mongondow Raya pernah mencapai kesepahaman untuk menjaga keutuhan wilayah dan membangun secara kolektif. Namun kesepakatan itu tidak semata bersifat administratif, melainkan mengandung nilai sejarah, sosial, dan budaya yang mengikat masyarakat lintas wilayah. Wacana P-BMR yang kembali menguat perlu diletakkan dalam bingkai sejarah tersebut. Tanpa itu, perjuangan pemekaran rawan terjebak pada kepentingan jangka pendek. Sejarah itu bukan cerita masa lalu yang selesai, tetapi tidak menutup mata terhadap aspirasi sebagian masyarakat yang menginginkan percepatan pembangunan, dan saya mengingatkan, pemekaran bukan jaminan otomatis bagi kemajuan daerah,” papar Popo.
Mantan aktifis HMI Makasar ini menambahkan, saat ini terjadi pergeseran nilai-nilai perjuangan dari komitmen awal. “Sebenarnya kalau mahu jujur, embrio pemekaran ada di Boltara dan kami warga Boltara bukan generasi penikmat yang pada perjuangan P-BMR tidak dilibatkan. Deklarasi Provinsi Totabuan dilakukan di depan sidang paripurna istimewa DPRD pada momentum HUT Kabupaten Bolmong, dan dibacakan oleh Almarhum Efendy Abdl Kadir, Ketua Cabang HMI Bolmong waktu itu,” jelas Buhang.
Lanjutnya, tantangan utama P-BMR justru terletak pada pemerataan pembangunan, kualitas kepemimpinan, dan pengelolaan sumber daya. Jika persoalan itu tidak dibenahi, pembentukan provinsi baru hanya akan memindahkan masalah ke struktur yang berbeda. Kalau tata kelola belum beres, wilayah baru hanya akan mewarisi masalah lama.
“Di tengah derasnya arus tuntutan warga P-BMR menjadikan sebuah Provinsi, Saya memilih mengambil peran sebagai pengingat. Bagi saya Boltara jagan hanya dijadikan pelengkap administratif, tetapi tentang menjaga kesepakatan, kepercayaan, dan arah sejarah lahirnya wacana P-BMR. Ini bukan tentang siapa mau jadi apa, tapi lebih pada bagaimana perjalanan peradaban suatu Negeri harus terjaga sebagai identitas yang notabene adalah jatidiri suatu identitas masyarakat,” tegas Popo. (Indrawan Laupu)
Komentar