Bupati Bolsel saat menghadiri Rakernas akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah tahun 2017 di Kemenkeu, Jakarta
BOGANINEWS, BOLSEL – Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Hi. Herson Mayulu SIP Kamis (14/9) sekira pukul 13.00 WITA, menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah tahun 2017 di gedung Danapala Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta.
Rakernas yang mengusung tema ‘Akuntabilitas dan Transparasi Pengelolaan Keuangan Negara Untuk Indonesia Sejahterah’ ini, turut dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, para pejabat eselon satu di Kementerian dan Bupati serta Walikota se-Indonesia.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat membuka Rakernas tersebut dalam sambutannya mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk menyatukan persepsi dalam aspek pengelolaan keuangan yang transparan, akuntable, serta berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku. “Juga untuk mensinergikan pengelolaan keuangan mulai dari pusat, daerah sampai ke desa,” kata Menkeu.
Sri Mulyani juga berharap, kepada para peserta Rakernas, agar dalam penyusunan program kegiatan yang bersumber dari keuangan negara, harus memperhatikan aspek perencanakan, pelaksanaan, pengawasan serta dapat dipertanggung jawabkan. Sebab menurutnya, di era globalisasi yang semakin terbuka, merupakan tantangan bagi kita semua.
“Kepada daerah yang pengelolaan sudah membaik atas laporan kinerja pemerintah daerah, diharapkan setiap tahun terus dipertahankan dan dikembangkan. Kalau pemanfaatan keuangan tepat sasaran dan kredibel, maka Indonesia pasti akan lebih baik dan sejahtera,” jelasnya.
Sementara, Bupati Bolsel yang didampingi Plh Sekda Marzanzius Arvan Ohy menyampaikan, khusus Bolsel dalam pengelolaan keuangan akan terus berbenah dengan mengacu pada ketentuan. Oleh karena itu, kita harus tetap konsisten dan komitmen untuk taat asas dan taat hukum. Regulasi sebagai acuan dalam pengelolaan keuangan semua sudah ada. Sehingga, Pemkab Bolsel akan tetap mengikuti aturan yang berlaku. Sebab, penilaian mulai dari perencanaan dan penyusunan program yang harus sesuai dengan tahapan.
“Seperti sekarang ini, untuk APBD 2018 SKPD sudah mulai memasukkan RKA. Begitu juga dengan pelaporan kegiatan setiap bulan, tiga bulan dan rekom keuangan. Untuk penguatan pengawasan dari Inspektorat, semua berjalan baik,” terang Bupati. Meski demikian katanya, tentu tidak boleh lengah. Motivasi kerja harus terus ditingkatkan. Meraih WTP itu sudah kita dapat selama tiga tahun berturut – turut.
“Namun, untuk mempertahankan itu banyak tantangan, karena perkembangan regulasi pengelolaan keuangan terus berkembang dengan cepat, apalagi semua sudah serba IT. Target masih tetap. Tahun depan untuk LKPD 2017 harus WTP,” jelasnya.
Diketahui, pada Rakernas tersebut, Menteri Keuangan memberikan plakat penghargaan kepada lembaga pemerintah, Provinsi, Kabupaten dan Kota yang telah meraih WTP atas LKPD sejak tahun 2012-2016. Untuk Kabupaten dan Kota di Sulut, belum ada yang mendapat penghargaan, karena hanya daerah yang WTP berturut – turut dari tahun 2012 sampai 2016 yang mendapat penghargaan. (Holan)
Komentar