BOGANINEWS, BOLTIM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Timur (Boltim), tanda tangani fakta pencanangan pembangunan zona integritas, menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK), serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2021, Senin (26/07/2021).
Kegiatan di pusatkan di Rumah Jabatan Bupati Boltim, dan dipimpin langsung Bupati Sam Sachrul Mamonto, di dampingi Wakil Bupati Oskar Manoppo, dan Sekretaris Daerah (Sekda) Sonny Warokka.
Penandatanganan fakta integritas dilakukan seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), beserta para Camat di Lingkungan Pemkab Boltim, serta Tokoh Masyarakat, Pengusaha dan insan Pers.
Bupati Boltim dalam sambutannya mengatakan, fakta integritas ini diharapkan dapat membentuk dan membina sikap mental setiap PNS, meningkatkan kinerja, juga dapat mencegah terjadinya penyimpangan termasuk dalam penggunaan anggaran pemerintah daerah, yang mengarah pada terjadinya tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Lebih jauh, Bupati menjelaskan, salah satu indikator sebuah daerah dikategorikan telah melaksanakan prinsip pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (Good Governance dan Clean Government), apabila mampu memberikan pelayanan publik secara prima.
“Semua dapat direalisasikan apabila terdapat akuntabilitas dan pertanggungjawaban hukum yang jelas, yang menggambarkan hubungan antara penggunaan keuangan negara, sumber daya manusia dengan pelaksanaan dan langkah kebijakan serta keluaran, dan hasil yang dapat diwujudkan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing,” ucap Bupati.
Lanjut Sachrul, kesemuanya ini memerlukan adanya dukungan dari aparat pemerintah daerah, yang memiliki keterampilan yang handal, bertanggung jawab, disiplin, serta memiliki moral dan integritas yang terpuji.
Sementara itu, Sekretaris Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Boltim, Rusmin Mamonto, usai melakukan penandatangan zona integritas tersebut, ia mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan Pemkab Boltim tersebut.
“Tentunya kegiatan pencanangan zona integritas ini sangat baik untuk dilaksanakan sebagai salah satu cara mencegah terjadinya pratek KKN, dan membentuk PNS yang berintegritas tinggi dan barkatakter dinamis,” ungkap Rusmin. (Adv)
Komentar