BOGANINEWS, BOLMONG – Lima Fraksi di DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), sepakat menolak lembaga tersebut dipimpin Welty Komaling, sebagai Ketua DPRD Bolmong. Hal ini dibuktikan saat rapat paripurna LKPJ Bupati tahun 2020, beberapa Ranperda, serta penyampaian hasil reses yang digelar Selasa (6/4/2021) sore.
Paripurna yang belum sempat di buka tersebut langsung diwarnai interupsi dari 4 dari 5 fraksi yang menolak kepemimpinan Welty Komaling. Empat fraksi ini masing-masing Nasdem, PKB, Golkar dan Fraksi Persatuan Demokrasi.
Interupsi diawali oleh Ketua Fraksi Nasdem, Masri DG Masenge yang meminta Ketua DPRD memberikan penjelasan terkait adanya mosi tidak percaya yang dilayangkan 5 Fraksi. Sehingga menurut Masri publik dapat mengetahui apa yang jadi penyebabnya.
Selanjutnya disusul interupsi Sekretaris Fraksi Nasdem, Febrianto Tangahu. Politisi dari dapil Lolayan ini meminta penjelasan tidak dilaksanakannya Sidang Paripurna HUT Kabupaten Bolmong. “Kami minta ada penjelasan kenapa hal yang paling penting dan paling sakral untuk dilaksanakan yakni Paripurna HUT Kabupaten tidak dilaksanakan,” kata Febrianto.
Sementara Ketua Fraksi PKB, Supandri Damogalad, meminta paripurna LKPJ, Ranperda dan penyampaian hasil reses agar dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD. “Kami tidak mau paripurna ini dipimpin oleh oknum Ketua DPRD. Kami menilai oknum Ketua DPRD tidak mampu mengelola kinerja secara kolektif di DPRD Bolmong. Kalau pun ini dilanjutkan kami akan keluar dari Paripurna,” tegas Supandri sembari berdiri dan ikuti oleh anggota DPRD dari 4 fraksi.
Ketua DPRD Bolmong Welty Komaling menjelaskan, anggota DPRD tidak berhak melakukan evaluasi atas kinerjanya.
“Yang berhak melakukan evaluasi kinerja saya adalah partai. Rekan-rekan anggota DPRD tidak bisa,” kata Welty.
Terpisah, Supandri memberikan penjelasan terkait Walkoutnya 4 Fraksi yang hadir saat paripurna. Dikatakannya, sejak awal mereka mendorong agar Paripurna LKPJ dan Ranperda yang lain agar dipercepat, tapi tidak dipimpin oleh ketua yang tidak paham regulasi. Bahkan terkesan setiap kegiatan yang akan dilakukan harus berdasarkan keinginannya.
“Jadi setiap kegiatan yang ada tergantung selera dari Ketua DPRD. Kalau ia berselera maka kegiatan akan dilakukan. Contohnya saja reses kemarin. Karena Ketua DPRD ada kegiatan di luar sehingga di tunda, padahal ada wakil ketua. Kemudian juga aksi demo kemarin, kasihan warga sudah menunggu lama, padahal di DPRD ada komisi 1 yang sudah siap menerima warga, tapi harus menunggu Ketua DPRD yang sedang menghadiri Musrenbang. Bahkan peserta aksi sampai kelaparan,” tutur Supandri.
Diketahui, fraksi PKS yang juga salah satu fraksi yang menolak kepemimpinan Welty Komaling, tidak terlihat dalam paripurna, Saat dihubungi awak media mengaku sedang mengikuti kegiatan partai di luar daerah. “Kami masih tetap konsisten dengan komitmen awal. Hanya saja saat ini masih ada di luar daerah mengikuti kegiatan partai. Tapi ini tidak mengurangi semangat kebersamaan kami,” aku Ketua PKS Bolmong, Moh Syahrudin Mokoagow. (St)
Komentar