BOGANINEWS, BOLSEL – Sejumlah nelayan yang ada di wilayah Bolmong Selatan (Bolsel), masih mengeluhkan pelayanan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Desa Soguo, Kecamatan Bolaang Uki. Satu-satunya SPBU yang ada di bolsel ini, secara sepihak mewajibkan tiap nelayan menyetor sejumlah uang ke SPBU saat mengambil kuota Bahan Bakar Minyan (BBM) nelayan.
Padahal Pemkab Bolsel saat ini tengah gencarnya mengkampanyekan bebas pungutan liar (Pungli). Tapi sayangnya, Pungli ini masih saja terjadi dan korbannya adalah nelayan. Dari pengakuan sejumlah nelayan, selalu saja mereka mendapat perlakuan yang tidak adil. Pihak SPBU di Desa Soguo, justru lebih mendahulukan kebutuhan pengecer BBM. Sementara kepentingan nelayan kecil yang seharusnya didahului, harus tergeser dengan kepentingan pengecer. “Saat antri di SPBU, justru mendahului permintaan pengecer bensin jalanan. Torang nelayan kecil yang mendapat perlindungan dari pemerintah, diperlakukan sangat tidak adil,” ungkap Darwis Usman, salah satu nelaya asal Desa Pintadia, Kecamatan Bolaang Uki. Parahnya lagi, kata Darwis, mereka harus menyetor uang tambahan sebesar Rp 5 ribu rupiah setiap membeli BBM. “Setoran ini diwajibkan bagi nelayan, saat mengambil jatah 10 liter bensin premium. Bagi kami sebagai rakyat kecil, uang lima ribu itu sangat besar nilainya. Ini artinya kartu nelayan yang diberikan pemerintah tidak ada gunanya,” keluhnya.
Para nelayan pun berharap, agar pelayanan dan pungli di SPBU bisa segera diatasi oleh pihak-pihak yang berwenang, terutama Pertamina di propinsi. Pertamina harus bertindak tegas hingga hal ini tidak terulang kembali. “Kalau so bagini, kasiang torang nelayan kecil mau mengadu pa siapa lagi, kalau bukan cuma ba bilang pa wartawan,” ucap Darwis mengadu. Sayangnya, hingga berita ini naik cetak, pihak pengelola SPBU Desa Sogou, belum berhasil dikonfirmasi. (Ali)
Komentar