Pjs Bupati Boltim saat memimpin rapat bersama Forkopimda
BOGANINEWS, BOLTIM – Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Christiano E. Talumepa, memimpin rapat koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kabupaten Boltim, Rabu (25/11 2020) berlangsung di aula wisata Danau Mooat.
Rakor tersebut di ikuti Dandim 1303 Bolmong, yang mewakili Kajari dan mewakili Kapolres. Turut hadir juga Ketua KPU Boltim, Ketua Bawaslu, para asisten, pimpinan OPD teknis, Camat, Kapolsek, Danramil dan Sangadi (kepala desa).
Dalam sambutanya Pjs Bupati Boltim menyampaikan, agenda rakor ini sudah direncanakan dan beberapakali tertunda karena kesibukan masing-masing. Rapat ini dilaksanakan dalam rangka untuk mengantisipasi terkait kondisi dalam rangka pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2020 mendatang dan tahapan-tahapan yang sudah dilaksanakan.
“Pilkada dilaksanakan pada situasi dan kondisi Negara kita secara Nasional, bahkan global masih fokus pada penanganan Covid-19. Saya selaku Pjs Bupati minta saran dan masukan dari unsur Forkopimda, KPU dan Bawaslu, bahkan SKPD terkait, tentang penyelenggaraan Pilkada dan penangan Covid-19,” kata Talumepa.
Di beberapa daerah terutama pulau Jawa, kata Pjs Bupati, yang berpenduduk banyak dan padat, ada kekuatiran terhadap pelaksanaan Pilkada di tengah Pandemi sekarang ini, sehingga muncul resistensi. Untuk menjawab ini, tergantung respon pemerintah dalam arti luas. Tak hanya Pemerintah Kabupaten, tetapi semua unsur Negara, termasuk pemerintah, TNI, Polri, Kejaksaan, pengadilan, aparat desa dan tokoh masyarakat yang mampu meyakinkan masyarakat agar patuh dan taat pada protokol kesehatan penanganan Covid-19.
Dampak Pandemi Covid-19 di Sulawesi Utara dengan penduduk sedikit, mungkin tidak begitu terasa seperti di pulau Jawa yang berpenduduk banyak dan padat. “Makanya kita butuh sinergitas dari semua sektor antara pemerintah daerah, TNI, Polri, Pengadilan, Kejaksaan , KPU, Bawaslu untuk menyukseskan agenda Nasional di tengah Pandemi Covid-19 yang harus kita seriusi, sehingga protokol kesehatan sangat penting bahkan harga mati untuk di patuhi,” jelasnya.
Selain itu katanya, semua pihak harus melakukan pengawasan pemantauan, pengendalian, serta antisipasi konflik yang terjadi di lapangan agar dalam tahapan Pilkada tidak terjadi konflik horizontal, di mana aparat TNI-Polri mempunyai tugas yang berat juga memiliki personil yang sangat minim.
“Isu-isu pada tingkat masyarakat yang dibahas pada rapat ini yakni menjelang pelaksanaan tahapan lanjutan kampanye, masa tenang, pencoblosan, penghitungan suara, serta pasca penghitungan suara pada Pilkada 9 Desember 2020. Juga penanganan pengendalian pelanggaran protokol kesehatan dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Begitu juga keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang pelaksanaan Pilkada serentak, serta pasca pemungutan suara dan terakhir kesiapsiagaan penanggulangan bencana menjelang pergantian musim di Kabupaten Boltim,” terangnya.
Dipenghujung acara, Pjs Bupati mengikuti video cenference Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021 oleh Presiden Republik Indonesia. (Agung)
Komentar