Bupati Bolmong dan Wali Kota Kotamobagu saat mendapingi Ketua Presidium Pemekaran Provinsi BMR saat menyerahkan dokumen pemekaran Provinsi BMR kepada Ketua DPD RI.
BOGANINEWS, BMR – Harapan besar untuk segera berpisah dari Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) yang terus diperjuangkan masyarakat Bolaang Mongondow Raya (BMR) yang terdiri dari empat kabupaten dan satu kota hingga saat ini terus bergelora.
Tak hayal, setiap kali ada kunjungan dari para petinggi bangsa ini di daerah BMR, Provinsi Bolaang Mongondow Raya terus digaungkan agar segera di ketuk menjadi provinsi yang mandiri dan mengelolah daerahnya sebagaimana yang dilakukan Provinsi Gorontalo, yang nampak lebih maju ketika berpisah dari Provinsi Sulut.
Cita-cita besar itu terus diperjuangkan baik dari kepala daerahnya maupun masyarakat, agar Sulut lebih ikhlas melepas BMR.
Seperti kunjungan dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPD) AA Lanyalla Mahmud Matalitti bersama belasan anggota DPD RI di Kota Kotamobagu kemarin Senin 16 November 2020, dan hari ini di Kabupaten Bolaang Mongondow Selasa 17 Desember 2020, kembali menjadi ajang pimpinan daerah di tanah Totabuan ini untuk kembali menaruh harapan masyarakat BMR untuk menjadikan BMR sebagai provinsi sendiri bisa cepat terealisasi.
Wali Kota Kotamobagu Ir Hj Tatong Bara dalam sambutannya menyambut kunjungan kerja Ketua DPD RI di Kota Kotamobagu, Senin (16/11/2020) kemarin malam, berharap, kedatangan Ketua DPD RI bersama segenap anggota yang ada, merupakan sebuah motivasi untuk terus memperjuangkan pemekaran Provinsi Bolaang Mongondow Raya.
“Melalui kunjungan kerja ini, besar harapan kami kepada bapak dan segenap anggota DPD RI dalam mengawal aspirasi masyarakat Kotamobagu khususnya dan Bolaang Mongondow Raya pada umumnya, untuk bisa mekar menjadi provinsi baru,” ucap Wali Kota dua periode ini.
Senada dikatakan Bupati Bolmong Dra Hj Yasti Soepredjo Mokoagow saat menyambut kunjungan kerja Ketua dan Anggota DPD RI di Kabupaten Bolmong, Selasa (17/11/2020) pagi tadi.
“Kalau bisa dikesempatan ini bapak ketua dan senator lainnya kami mengusulkan kalau pemekaran DOB ditambah dengan kabupaten/kota dan provinsi rasanya berat membuat fiskal pemerintah pusat dalam membiayai. Tetapi kalau hanya 8 calon DOB provinsi, saya kira tidak begitu berat pemerintah pusat memberikan subsidi. Saya yakin jika hanya provinsi BMR itu bisa terealisasi. Pak Ketua punya kapasitas untuk menyampaikan dan memperjuangkan itu,” kata Yasti.
Apalagi kata Yasti, maayarakat sudah menjemput secara adat, itu berarti harapan masyarakat begitu besar, karena memang DOB tupoksi utama dari DPD RI.
“Oleh sebab itu memang berkah dari BMR ini dikunjungi bapak Ketua DPD RI sejak hari kemarin di Kotamobagu, hari ini di Bolmong, dan Insya Allah lanjut ke Bolmut. Kita doakan bapak ketua ke sini diberikan kekuatan, kemampuan, kemulian untuk bisa memperjuangkan DOB BMR,” kata Yasti.
Sementara itu, Ketua DPD RI AA Lanyalla Mahmud Matalitti dalam penyampaiannya mengatakan, jika pihaknya secara kelembagaan akan ikut mengawal proses pemekaran Provinsi Bolaang Mongondow Raya.
“Sudah menjadi tugas kami untuk mengawal aspirasi masyarakat di daerah. Kebetulan beberapa anggota DPD RI yang datang memang menangani perluasan wilayah dan pemekaran. Sebagai wakil daerah kami akan perjuangkan aspirasi dari daerah, karena sudah menjadi tekad kami sebagai senator untuk membantu percepatan pembangunan di daerah dan melakukan advokasi atas persoalan yang dialami daerah,” terangnya.
“Saya yakin keberadaan saya dan teman-teman senator kesini, itu menjadi satu komitmen bahwa kita Insya Allah akan berjuang untuk menjadikan Provinsi Bolaang Mongondow Raya. Apalagi di sini, saya tidak mungkin jadi ketua DPD, kalau tidak ada dukungan dari Sulawesi Utara. Di Sulawesi Utara ini ada 4 anggota DPD, yang suaranya Alhamdulillah utuh memberi dukungan kepada saya. Dan ini menjadi satu komitmen saya, bukan membalas budi, bahwa saya punya tugas untuk melaksanakan amanat yang diberikan oleh anggota DPD dari Sulut. Tidak usah khawatir kita akan kawal sampai terjadi provinsi,” akunya.
Sekadar infromasi, dalam kunjungan Ketua DPD RI bersama belasan anggota DPD lainnya dari hari Senin hingga Selasa 17 November 2020, turut dilakukan penyerahan dokumen pembentukan provinsi BMR dari Ketua Presidium Pemekaran Abdullah Mokoginta yang juga merupakan mantan Wakil Gubernur Sulut kepada Ketua DPD RI. (ino)
Komentar