DPRD Bolsel Gelar Paripurna LKPJ Kepala Daerah Tahap II

BOGANINEWS, BOLSEL – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Jum’at (8/5/2020) menggelar rapat Paripurna Tahap II Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2019. Paripurna tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Bolsel Arifin Olii didampingi Wakil Ketua dan dihadiri Bupati Bolsel Hi. Iskandar Kamaru S.Pt.

Ketua DPRD pada paripurna tersebut menyampaikan, dalam rangkaian tahapan penyampaian LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Bolsel, kepada DPRD Bolsel, pada sidang paripurna Tahap I tanggal 27 April 2020, telah ditindak lanjuti oleh DPRD Bolsel dengan membentuk Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Kepala Daerah atas penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Bolsel tahun 2019, yang bertugas mengkaji dan mengevaluasi LKPJ tahun 2019.
Tahapan pembahasan LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Bolsel, sudah dilaksanakan oleh Pansus DPRD Bolsel bersama OPD terkait, di mana proses pembahasannya dilaksanakan secara cermat untuk proses pengkajian LKPJ penyelenggaraan pemerintahan tahun 2019 kepada DPRD Bolsel.
“Kita patut bersyukur, karena hasil kerja pemerintah daerah dalam hal pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bolsel tahun kemarin meningkat lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya,” kata Arifin.

Lanjutnya, dalam laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, kita optimis tahun ini hasilnya teta bertahan dengan predikat WTP.

“Saya yakin dan percaya karena disiplin kerja dan penyelenggaran adminstrasi yang sudah sesuai dengan aturan yang berlaku,
Untuk itu saya selaku pimpinan  DPRD, menyampaikan apresiasi yang tinggi dan ucapan selamat disertai harapan, semoga penyelenggaraan pemerintahan semakin baik lagi di tahun-tahun yang akan datang,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua komisi II Zulkarnain Kamaru, saat membacakan laporan Pansus menyampaikan beberapa poin penting terkait arah kebijakan dan program pembangunan daerah. Merujuk pada data RKPD tahun 2019 Pemda Bolsel sudah memberikan signal positif dalam cepaian pembangunan daerah.

“Persoalan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terutama bidang pendidikan, agar lebih diprioritaskan kepada putra-putra daerah untuk mendapatkan beasiswa S1, S2,” pintanya.

Ia juga meminta setiap SKPD tetap melakukan evaluasi dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah secara baik, terukur dan efektif. “Seperti pendataan bantuan sosial bagi masyakarat, datanya harus valid agar bantuan bisa tepat sasaran bagi masyarakat kurang mampu. Begitu juga RSUD dalam memberikan pelanyanan kepada masyarakat, harus maksimal. Dan untuk ambulance harusnya di gratiskan untuk pasien yang mengunakan BPJS bersubsidi,” terangnya.

Bupati Bolsel dalam sambutannya menyampaikan, tak dapat dipungkiri perubahan-perubahan positif yang dilakukan oleh pemerintah sejak tahun 2009, telah membawa daerah ini berdiri sejajar dengan kabupaten/kota lain. Salah satunya pemerintah daerah mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) atas pengelolaan keuangan daerah dari badan pemeriksa keuangan (BPK) Republik Indonseia (RI) dalam lima tahun terakhir, merupaksn wujud perubahan positif yang dicapai oleh pemerintah Kabupaten Bolsel.

LKPJ akhir Tahun 2019 merupakan salah satu instrumen penilaian kinerja pemerintah daerah dalam menyelesaikan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi dan pelaksanaan tugas pembantuan.

“Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang dijabarkan dalam LKPJ ini, merupakan hasil koordinasi, kerja sama dan partisipasi semua stake holder pembangunan mulai dari pemerintah daerah, DPRD, tokoh tokoh masyarakat dan masyarakat luas sesuai bidang, tugas dan fungsi masing-masing,” terang Bupati. (Advetorial)