BOGANINEWS, KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu, Rabu (25/9) menggelar pelatihan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pemantauan, Analisis dan Evaluasi Kemiskinan Terpadu (SEPAKAT).
Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Bappelibangda Kotamobagu tersebut diikuti seluruh Organiasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkot Kotamobagu, dan direncanakan akan diselenggarakan selama 3 hari yakni tanggal 25 sampai 27 September 2019.
Menurut Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bappelitbangda Kotamobagu, Ibnu Fahri Subhan mengatakan, SEPAKAT adalah perangkat untuk melakukan diagnosis secara mandiri untuk memperoleh solusi pengentasan kemiskinan yang tepat guna dan tepat sasaran.
“Tujuannya mempertajam rencana pembangunan dan anggaran daerah dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan,” ungkapnya.
Melalui kegiatan ini kata Ibnu, OPD lingkup Pemkot Kotamobagu dapat memanfaatkan data untuk kebutuhan perencanaan, penganggaran pembuatan kebijakan, maupun pembangunan yang inklusif.
“Jadi bisa diketahui mana program yang menjadi skala prioritas, maupun hambatan program termasuk anggarannya, serta apakah sudah sesuai dengan visi-misi wali kota, semuanya bisa dilakukan melalui SEPAKAT,” kata Ibnu.
Sementara itu, Tenaga Ahli Bappenas Muhammad Chehafudin menjelaskan, SEPAKAT merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Bappenas, tujuannya agar daerah bisa lebih fokus terhadap upaya penanganan kemiskinan.
“Kemiskinan di Kotamobagu sudah rendah yaitu sekitar 5,96 persen dibanding angka kemiskinan nasional yakni rata-rata masih sekitar 9 persen. Tetapi, masih ada isu yang harus menjadi perhatian dan perlu ditingkatkan, salah satu contohnya sanitasi dan air Bersih,” terangnya.
Menurutnya, SEPAKAT ini nantinya bisa membantu dianogsa, sehingga daerah bisa lebih paham apa yang menjadi permasalahan di daerah, melalui perencaanaan yang lebih bagus untuk mengatasi permasalahan dengan cepat dan terpadu.
Selain itu lanjutnya, juga membantu Pemerintah Daerah dalam memperbaiki kualitas penganggaran dan belanja daerah, karena SEPAKAT merupakan platform yang dapat digunakan semua pemangku kepentingan untuk saling berbagi data dan informasi yang dapat memfokuskan intervensi pada sasaran yang tepat.
“Diharapkan melalui sistem SEPAKAT, belanja pemerintah daerah akan dapat menjadi lebih efektif dan efisien terkait upaya pengentasan kemiskinan,” ujarnya. (tr01/ino)
Komentar