BOGANINEWS, BOLTIM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Timur (Boltim), di tahun 2019 ini, kembali memperoleh Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke enam kalinya, dalam evaluasi penilaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2018, dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Sulawesi Utara (Sulut).
Bertempat di Kantor BPK RI perwakilan Sulut, Senin (27/5/2019) Kepala BPK RI, Perwakilan Sulawesi Utara, Tangga Muliaman Purba, membacakan hasil pemeriksaan di hadapan para kepala daerah, akan hasil LHP masing-masing daerah.
Untuk Kabupaten Boltim memperoleh opini WTP untuk ke enam kalinya sejak tahun 2014, sampai dengan tahun 2019 yang di pimpin oleh Bupati Sehan Salim Landjar SH, dan Wakil Bupati Drs, Rusdi Gumalangit.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) Kabupaten Boltim Tahun Anggaran 2018, yang diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Sulut, Tangga Muliaman Purba dan langsung di terima Bupati Boltim Sehan Landjar, di dampingi Ketua DPRD Boltim Marsaoleh Mamonto.
Pada kesempatan itu, Bupati Boltim Sehan Landjar SH, menyampaikan terima kasih, serta puji syukur kepada Allah SWT atas apresiasi yang diberikan jajaran BPK Provinsi Sulut yang telah melakukan pembinaan, sehingga Boltim berhasil meraih predikat WTP kembali.
“Alhamdulillah, saya selaku Bupati berterima kasih kepada jajaran BPK RI, yang terus melakukan pembinaan secara berkala terhadap laporan keuangan pemerintah, dan SKPD yang telah bekerja keras. Begitu juga DPRD atas pengawalan pengeloaan keuangan daerah,” ucap Bupati.
Menurutnya, dari setiap tahun terjadi peningkatan kinerja yang ditandai dengan raihan WTP atas pemeriksaan akuntabilitas keuangan Pemkab Boltim dan sudah enam kali berturut-turut.
“Pengelolaan keuangan makin baik. Untuk itu tiap SKPD harus semakin meningkatkan kemampuannya. Meski ada temuan dan beberapa catatan, itu akan menjadi bahan evaluasi bagi kita untuk perbaikan ke depannya,” kata Bupati.
Bupati juga menegaskan, akan terus menjalankan komitmennya untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.
“Kami upayakan reformasi birokrasi akan terus digalakkan dalam rangka terwujudnya masyarakat Boltim yang lebih sejahterah,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua BPK perwakilan Sulut, Tangga Muliaman Purba mengapresiasi Bupati dan jajaran yang terus mempertahkan prestasi yang di raih selama ini.
“Opini merupakan pernyataan profesional yang diberikan BPK atas LKDP. Pemberian opini merupakan proses akhir dari proses pemeriksaan yang telah dilakukan,” jelas Kepala BPK RI Perwakilan Sulut.
Lanjutnya, BPK sebagai lembaga negara yang diberi kewenangan memeriksa pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah.
“Kendati demikian, tak bisa dipungkiri ada beberapa rekomendasi yang harus segera diperbaiki guna mempertahankan WTP pada penilaian laporan penggunaan keuangan daerah di tahun mendatang,” terangnya. (Agung)
Komentar