BOGANINEWS, BOLTIM – Akibat kekurangan operator, sehingga berpengaruh pada pengimputan Basis Data Terpadu (BDT) yang sampai saat ini baru 20 dari 80 desa yang memasukan pemutakhiran data Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial New Generasi (SIKSNG).
Hal ini diungkapkan Fahmi Basoan, operator data SIKSNG di Dinas Sosial (Dinsos). Menurutnya, sejah ini baru satu desa yang selesai dilakukan penginputan.
“Data yang masuk sudah 20 desa. Namun baru satu desa yang selesai di input yakni, Desa Liberia Timur, Kecamatan Modayag. Sisanya masih dalam proses penginputan,” ungkap Fahmi, Rabu (8/5/2019).
Lambatnya penginputan kata Fahmi, di picu beberapa kendala yakni keterbatasan jumlah operator. “Di Boltim ada 80 desa yang harus kita input. Sementara operatornya hanya dua orang. Selain itu, yang menjadi kendala penginputan yakni item data yang tidak lengkap. Ada yang kosong dalam kolom nomor Id PLN, itu tidak di isi.
“Jika satu item data yang tidak masuk, maka data keseluruhan invalid. Belum juga masalah jaringan, kita belum menggunakan Indihome, tapi masih menggunakan pulsa data, serta perangkat operator yang kurang memadai,” ungkapnya.
Lanjutnya, jika kendala pemutakhiran data SIKSNG belum teratasi, maka penginputan data bakal menemui masalah. “Jika kendalanya tidak teratasi, sistem aplikasi tidak bisa membaca data warga miskin. Kemudian, penginputan memakan waktu lama. Satu desa bisa sampai dua minggu. Itu karena keterbatasan operator dan masalah jaringan,” terangnya.
Terpisah dikatakan Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinsos Boltim, Ni’ma Mokoagow, bahwa pemutakhiran data dilakukan dua kali dan pengimputan sampai bulan Juni ke Kementerian.
“Kita kembali turun untuk memastikan tidak ada perubahan data sebelumnya. Data ini akan digunakan dalam menyalurkan bantuan pemerintah. Data sebelumnya yang digunakan, masih data tahun 2011 dan sudah banyak data yang tidak layak diberikan bantuan. Program Basis Data Terpadu ini, anggarannya dari pusat seperti rastra dan bantuan lainnya. Makanya kami perlu data valid, agar lebih jelas antara masyarakat mampu dan tidak mampu,” terang Mokoagow. (Agung)
Komentar