BOGANINEWS, BOLSEL – Sekira 100 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di Kabupaten Bolmong Selatan (Bolsel), akan ditarik ke Provinsi dan pusat. Hal ini sesuai kebijakan pemerintah pusat. Bahkan, yang paling banyak ditarik adalah tenaga guru yang mengajar di SMA dan SMK.
“Ini kebijakan baru pemerintah. Semua yang menyangkut urusan SMA/SMK menjadi kewenangan pemerintah provinsi,” kata Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Bolsel, Peki Bangki. Selain tenaga guru, ada juga tenaga non guru yang akan ditarik ke provinsi dan pusat, diantaranya pegawai yang ada di Dinas Kehutanan, Badan Lingkungan Hidup (BLH), penyuluh Keluarga Berencana (KB) dan penyuluh Badan Pelayanan Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kelautan (BP4K). Menurut Bangki, secara resmi penyerahanya sudah dilakukan. Untuk soal pembiayaan gaji maupun tunjangan pegawai yang beralih status, itu sudah dianggarkan oleh provinsi maupun pusat.
“Jadi sudah tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Ini bukan kemauan siapa, tapi konsekwensi pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18/2016, dimana ada sejumlah urusan struktur yang akan ditarik menjadi kewenangan Provinsi dan pusat ,” jelas Bangki.
Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) Bolsel, Ramli Abdul Majid, mengatakan menyangkut aset dan data guru SMA/SMK yang ada di Bolsel sudah diserahkan ke Provinsi. “Sudah kita sampaikan seperti data guru, jumlah sekolah, siswa dan lainya yang berkaitan dengan urusan SMA/SMK, kepada dinas Pendidikan Provinsi. Tinggal pembiayaanya yang dimulai pada 2017 mendatang,” terang Majid. (Lio)
Komentar