Bupati Bolsel Bersama Wabup Dampingi Menteri ATR/BPN Tinjau Lahan Relokasi Korban Gunung Ruang

BOGANINEWS, BOLSEL- Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) Hi. Iskandar Kamaru, S.Pt., M.Si bersama Wakil Bupati (Wabup) Deddy Abdul Hamid Minggu, (5/5/2024) mendampingi Menteri Kementerian Agraria/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN RI) Agus Harimurti Yudhoyono, M.Sc., M.AP.

Kunjungan Menteri ATR/BPN di kabupaten Bolsel tersebut dalam rangka peninjauan  persiapan lahan untuk relokasi pengungsi terdampak bencana Gunung Ruang Kabupaten Sitaro.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dan Pemda Bolsel telah menyiapkan lahan seluas 10 ha yang berlokasi di Desa Modisi Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolsel untuk nantinya akan dijadikan sebagai tempat relokasi pengungsian Bencana Gunung Ruang.

Dalam kunjungan ini Bupati Bolsel memastikan bahwa status lahan ini clean and clear untuk dijadikan sebagai tempat relokasi.

Menurut Bupati kondisi geografis lahan yang berada diantara pegunungan dan pesisir pantai menyerupai dengan daerah asal para pengungsi sebelumnya.

“Ini cocok apalagi kita ketahui bahwa sebagian besar penduduk berprofesi sebagai petani dan nelayan, serta masyarakat yang ada disekitaran lahan sebagian besar merupakan suku Nusa Utara”,. Kata Bupati

Lanjutnya, secara umum ini bisa di bilang cocok untuk dijadikan tempat relokasi bagi saudara kita yang terdampak musibah gunung Ruang. “Menteri ATR/BPN setelah melihat langsung kondisi lahan dan melakukan tatap muka dengan masyarakat setempat, intinya bahwa kesiapan lahan siap dan masyarakat juga bisa menerima,”. Jelasnya.

Ia juga mengatakan Menteri ATR akan segera menindaklanjuti dan segerah melakukan koordinasi lintas kementerian lembaga dan melaporkan hal ini kepada presiden, serta berjanji dalam waktu dekat bisa segera digunakan untuk relokasi.

Turut mendampingi mendampingi Menteri ATR/BPN, Kakanwil ATR/BPN Sulut Alexander Wowiling, Stafsus Menteri Bidang Kerjasama Antar Lembaga, Kakantah Bolsel, Sekda Bolsel, para Asisten dan Pimpinan SKPD terkait.

 

Reporter: Holan Botutihe

Komentar