BOGANINEWS, BOLTIM – Beredar Isu Polemik bantuan pangan beras dari Badan Pangan Nasional (BPN) bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) yang dinilai tidak sesuai tepat sasaran.
Hal ini dijelaskan Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Boltim, Mat Sunardi, pada awak media pada Jumat (9/2/2024). Ia menjelaskan polimik isu ketimpangan penerima bantuan pangan selain terjadi di Kabupaten Boltim, terjadi juga di seluruh Kabupaten Kota yang ada di Indonesia.
“Jadi informasi yang beredar memang benar, masalah penyaluran bantuan sudah menjadi polimik, dan ini tidak hanya terjadi Boltim, tetapi terjadi juga di daerah lain,” bebernya.
Lebih lanjut Kadis DKP menjelaskan bahwa polemik tersebut terjadi karena para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang biasanya menerima bantuan pangan beras Tahun 2023, pada tahun 2024 namanya sudah tidak tercantum dalam daftar penerima.
“Jadi harus dipahami untuk bantuan pangan beras di tahun ini, itu datanya tidak hanya berpatokan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), juga ada ketambahan data lain, yakni data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem atau bisa disebut Data P3KE,” jelasnya.
Terkait data P3KE tersebut menurut Matt Sunardi, diharapkan dapat ditinjau kembali oleh Pemerintah Desa (Pemdes) yang ada di Boltim, sehingga bantuan ini bisa tepat sasaran.
“Kami telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa terkait penggantian KPM karena banyak ditemukan penerima yang sudah tidak layak untuk menerima, tentunya pergantian tersebut berdasarkan dua data tadi , dan pergantian ini tengah dimusyawarahkan oleh para sangadi dan anggota BPD,” terang Mat Sunardi.
Sesuai data sebanyak 4.199 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Boltim yang menerima bantuan pangan beras Tersebut.
Reporter: Agung Mokodompit
Komentar