Bawaslu Boltim Minta Parpol Segera Turunkan APK, Menjelang Penetapan DCT

BOGANINEWS , BOLTIM  – Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sulawesi Utara (Sulut) menghimbau kepada Partai Politik (Parpol), Peserta Pemilu Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) untuk segera menurunkan Baleho atau alat peraga kampanye (APK) dan APS.

Ketua Bawaslu Boltim, Mutahir Mamonto mengatakan himbauan itu berlaku selama menjelang penetapan Daftar Calon Tetap (DCT). Nanti bisa dipasang lagi nanti pada masa kampanye yakni tanggal 28 November.

Dikatakannya himbauan dikeluarkan tersebut berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54).

“Kemudian juga dasar hukumnya Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 5 Tahun 2022 tentang pengawasan penyelenggaraan pemilu,” kata Mutahir saat dikonfirmasi, Senin (30/10/2023).

Lebih lanjut dijelaskan, dasar hukum lainnya yakni Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilu dan PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu.

Menurut dia pada Pasal 79 menekankan bahwa parpol peserta pemilu dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal parpol peserta pemilu sebelum masa kampanye pemilu.

“Sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dilakukan dengan metode pemasangan bendera partai politik peserta pemilu dan nomor urutnya dan pertemuan terbatas, dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya dan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya paling lambat 1 (satu) hari sebelum kegiatan dilaksanakan,” ungkap dia.

Tak hanya itu, Mutahir mengatakan bahwa dalam hal pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud, parpol peserta pemilu dilarang memuat unsur ajakan.

Dalam hal sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud, parpol peserta pemilu dilarang mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik parpol peserta pemilu dengan menggunakan metode beberapa metode.

“Metode tersebut yakni penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum atau media sosial, yang memuat tanda gambar dan nomor urut partai politik peserta pemilu di luar masa kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1),” katanya.

Dia mengungkapkan berdasarkan ketentuan di atas, pihaknya menghimbau kepada parpol peserta pemilu 2024 untuk menurunkan atau mencabut APS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 PKPU Nomor 15/2023 tentang kampanye pemilu yang dilakukan secara mandiri, serta tidak memposting atau memasang APK di media sosial sebelum masa kampanye.

“Parpol juga diminta memperhatikan ketentuan Pasal 79 sebagaimana dimaksud dan memperhatikan Serta mempedomani PKPU nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilu,” pungkasnya.

 

Reporter: Agung Mokodompit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posting Terkait

Jangan Lewatkan

Komentar