BOGANINEWS, BMR – Badan Pemeriksaan Keungan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Sulawesi Utara, Senin (27/5/2019) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Utara.
Menariknya, dari penyerahan LHP oleh BPK tersebut, khusus lima daerah di Bolaang Mongondow Raya (BMR), ada empat daerah kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yakni, Kota Kotamobagu, Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Utara dan Bolaang Mongondow Timur. Sementara untuk Bolaang Mongondow, opininya masih sama seperti tahun lalu, yakni BPK RI Perwakilan Sulut kembali Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atau Disclaimer.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Bolmong Tahlis Gallang mengaku aset masih belum bisa terurai dari Bolmong meski Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2018 Bolmong sudah cukup baik.
“Masalah Bolmong hanya pada aset. Aset kita amburadul. Makanya BPK RI sangat konsen terhadap audit aset,” ujar Tahlis saat dikutip dari media BolmongNews.
Menurutnya, yang paling penting saat ini Sumber Daya Manusia (SDM) di jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bolmong sangat lemah, untuk itu ia menegaskan akan melakukan ‘cuci gudang’ atau evaluasi sekaligus pergantian menyuluruh untuk pejabat Bolmong.
“Sudah jelas bahwa kita lemah di SDM. Makanya setelah berbagai upaya kita lakukan sebelumnya dan tidak membuahkan hasil yang bagus, maka strategi kita kedepan adalah melakukan evaluasi menyeluruh kepada pejabat,” kata Tahlis.
Lebih lanjut katanya, untuk evaluasi nanti akan lebih mengutamakan tenaga profesional, yang punya semangat kerja yang baru, dan energik.
“Saya sendiri sudah mengantongi nama-nama birokrat muda yang handal untuk diusulkan ke pimpinan (Bupati). Mereka ini siap memberikan tenaga, pikiran dan terutama mengorbankan waktunya untukk kemajuan Bolmong. Rencana, setelah lebaran Pemda akan mempublis nama-nama pejabat dan mantan pejabat yang masih menguasai aset Bolmong dan sampai saat ini belum dikembalikan,” katanya.
Diketahui, opini WTP merupakan pencapaian paling tinggi atau opini terbaik dari BPK untuk daerah yang pengelolaan keuangan baik. (tr01/ino)
Komentar