BOGANINEWS BOLMUT – Rapat paripurna Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) Bupati tahun anggaran 2017 yang digelar Selasa (21/8), di terima semua fraksi yang ada di DPRD Bolaang Mongondow Utara (Bolmut).
Rapat Paripurna LPJ tahun 2017 tersebut, dipimpin langsung Ketua DPRD Bolmut Saiful Ambarak yang di dampingi Dua Wakil DPRD Bolmut masing-masing Abdul Eba Nani dan Salim Bin Abdulah. LPJ Bupati tersebut diterima semuanya oleh 6 fraksi masing-masing fraksi Partai Golongan Karya (F-PG), Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN), Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP), Fraksi Demokrat (F-Demokrat), Fraksi Perjuangan Bangsa dan Fraksi Keadilan Indonesia Sejahtera (F-KIS).
Juru bicara fraksi PAN Juldin Bolota mengatakan, pembahasan dengan pihak Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) telah berjalan dengan lancar dan penuh kekeluargaan, meskipun penuh dengan perbedaan pandangan. “Kami dari fraksi PAN menerima LPJ, meski masih ada kekurangan karena masih banyak aspirasi masyarakat yang belum terpenuhi pada APBD 2017 lalu,” kata Juldin.
Di sisi lain, fraksi KIS melalui juru bicaranya H. Reba Pontoh mengatakan, setelah melalui sejumlah tahapan dengan memperhatikan dan mempelajari LPJ yang telah disampaikan Bupati, serta memperhatikan laporan hasil rapat Badan Anggaran (Banggar) dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Bolmut, maka fraksi KIS menyimpulkan dapat menerima dan menyetujui Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2017 menjadi Perda. “Kami dari fraksi KIS menerima LPJ Bupati,” kata Reba.
Sementara itu, Bupati Bolmut Drs. Depri Pontoh dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada fraksi-fraksi yang ada di DPRD karena telah melakukan pembahasan dan perumusan serta telah menerima LPJ Bupati tahun 2017. “Pemda akan segera konsultasikan dengan Gubernur Sulut untuk dijadikan Peraturan Daerah. Dengan diterimanya LPJ Bupati 2017 oleh pihak DPRD, merupakan sebuah komitmen Legislatif sebagai mitra eksekutif yang terus bersinergi dalam merancang program-program pembangunan daerah untuk kepentingan masyarakat,” terang Bupati.
Depri juga menambahkan, kepada pejabat pengelola keuangan di seluruh SKPD agar lebih meningkatkan optimalisasi pengelolaan keuangan daerah baik dari aspek perencanaan dan penganggaran. “Tujuannya agar dapat terus terwujud pengelolaan yang baik, sehingga Bolmut bisa mempertahankan opini WTP dari BPK-RI,” tambahnya. (WaOne)
Komentar