BOGANINEWS, BOLMUT – Mutasi yang dilakukan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), disebut telah mengangkangi surat edaran Kemenag Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).
Informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan, surat edaran dengan Nomor B-09/Kw. 23.02.02/PP.0001/2018 yang ditandatangani oleh Kepala Kemenag Sulut pada tanggal 17 Januari 2018, meminta agar Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Kota, tidak melakukan mutasi kepala Madrasah dan guru sampai selesai penandatanganan ijazah dan SKHUN. Mengingat nama-nama kepala Madrasah sudah masuk data Dapodik pada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten/Kota maupun Provinsi.
Namun yang terjadi di bolmut, surat edaran dari Kemenag Sulut, justru tidak di indahkan. Terbukti, ada pengakuan dari salah guru yakni Estifeny Datunsolang, bahwa dirinya telah mendapat mutasi dari Kemenag Bolmut. Estifeny juga mengaku, jika mutasi yang dialaminya ada keterkaitan dengan politik, sebab saat ini Bolmut sedang menghadapi Pilkada.
“Awalnya saya tidak menghadiri pelantikan Badan Kontak Mejelis Ta’lim (BKMT) pada tanggal 20 Januari lalu di Bintauna, karena dalam sakit. Namun, salah satu kandidat calon Bupati menanyakan ketidak hadiran saya dan teman-teman lain yang tidak hadir,” tutur Estifeny.
Ke esokan harinya lanjut Estifeny, kandidat bupati tersebut mampir di MTs Alkhairat Bintauna tempatnya bertugas, dan mengancam akan memindahkannya. “Saya telah menjadi korban politik. Saya kaget saat menerima SK, dimutasi dari Kepsek MTs Alkhairat Bintauna menjadi guru bantu di MTs Negeri 1 Bolmut,” terangnya.
Terpisah, Kepala Kantor Kemenag Bolmut Sulaiman Ambah, saat dikonfirmasi mengatakan, mutasi tersebut dilakukan atas putusan rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kemenag.
“Tidak ada kaitannya dengan politik. Mutasi ini dilakukan atas pertimbangan Baperjakat. Mereka tidak memahami maksud kami. Ada beberapa yang dipromosikan untuk menjadi pengawas, sehingga dilakukan mutasi dari sekolah swasta ke negeri. Jadi sekali lagi, mutasi tersebut, tidak ada intervensi politik,” tegas Ambah. (WaOne)
Komentar