BOGANINEWS, BOLMUT – Tensi politik di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) jelang Pilkada 2018 mulai memanas. Dua figur bakal calon kandidat yakni Depri Pontoh dan Hamdan Datunsolang yang rencananya akan maju di Pilkada Bolmut, mulai perang terbuka.
Depri sendiri saat sambutannya pada pesta pernikahan di Desa Kuala Kecamatan Kaidipang mengaku, jika saat ini ada tudingan miring terhadap pemerintahannya. “Ada tudingan pemerintahan saya amburadul,” aku Depri. Menurutnya, tudingan miring tersebut dilontarkan oleh mantan Bupati Bolmut Hamdan Datungsolang.
Ia pun menilai tudingan tersebut sudah mengarah pada fitnah, karena tidak mendasar. Dirinya akan menerima jika itu adalah sebuah kritikan. Namun sayangnya, yang dilontarkan adalah tudingan miring.
“Saya dengar sendiri rekaman suara pak Hamdan yang menuding pemerintahan saat ini amburadul. Tudingan itu disampaikannya pada hajatan di Desa Minanga Kecamatan Bintauna belum lama ini,” tutur Depri.
Depri pun memberikan perbandingan, bahwa pada tahun 2008 Bolmut mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), 2009 WDP, tahun 2010 Tidak Wajar (TW). Dan tahun 2011 sampai 2012 Bolmut mendapat kembali opini Disclaimer dari BPK. “Itu artinya masa pemerintahan sebelumnya, pengelolaan keuangan yang amburadul,” terang Depri.
Sementara katanya, saat ia menjabat Bupati Bolmut, telah bekerja keras untuk merubah kondisi pengelolaan keuangan yang buruk yang terjadi pada tahun – tahun sebelumnya hingga berhasil mendapat opini WDP dari tahun 2013 sampai 2016. Dan 2017 mendapat opini terbaik dari BPK-RI Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). “Jadi apa yang ditudingkan terhadap pemerintahan saat ini, itu sangat tidak mendasar,” tegasnya.
Terpisah, mantan Bupati Bolmut Hamdan Datunsolang, saat dikonfirmasi mengatakan, apa yang disampaikan Depri Pontoh dibeberapa hajatan, itu karena dalam keadaan emosi. “Bukan saya yang menyampaikan pemerintahan saat ini amburadul. Tapi yang menyampaikan adalah auditor dari BPK-RI saat bertemu di salah satu acara di Manado,” terang Hamdan.
Hamdan mengaku dimasa pemerintahannya telah dua kali mendapat penghargaan WDP dari BPK-RI. Pemerintahan pada waktu itu, fungsi pengawasan Wakil Bupati tidak jalan. “Saya punya data semua, karena waktu itu saya sebagai Bupati,” kata Hamdan. (WaOne)
Komentar