oleh

Sekda Pimpin Rapat Koordinasi

BOGANINEWS, BOLSEL – Sekretaris Daerah (Sekda) Bolmong Selatan (Bolsel), Senin (21/11) kemarin, sekira pukul 10.00 WITA, memimpin rapat koordinasi di Kantor Dinas Pendidikan (Diknas). Dalam rapat tersebut membahas seputar evaluasi realisasi program kegiatan tahun 2016, penguatan sistem pelaporan SPJ (Surat Pertanggungjawaban) dokumen kegiatan, disiplin ASN dan pemantapan program kegiatan tahun 2017, khususnya berkaitan dengan program fisik dan perencanaan, serta penataan aset di SKPD.
Sekda juga menegaskan, untuk program yang saat ini sedang dilaksanakan, agar segera di pacu. Khususnya program fisik dan tetap mengacu pada kualitas kerja. “Ini sudah bulan November. Maka semua pekerjaan fisik di pacu pelaksanaanya,” tegas sekda. Terkait dengan dokumen-dokumen kegiatan yang telah dilaksanakan, segera dipersiapkan semua administrasinya, agar pada saat masuk audit BPK semuanya telah siap. “Kita punya target mempertahankan WTP. Jadi diminta semua harus pro-aktif, karena sudah menjadi tanggungjawab kita semua mempertahkan opini WTP,” kata sekda. Lanjutnya, untuk persoalan aset, semua SKPD membenahinya. “Ingat aset merupakan indator penilaian BPK. Juga semua administrasi yang menyangkut pengelolaan keuangan,” pintanya.
Dikatakannya lagi, memasuki akhir tahun, SKPD yang ada program infrastruktur fisik, diminta segera mempersiapan dokumen lelang, terutama perencanaan. “Jagan menunggu, kita harus bergerak cepat,” ucapnya. Begitu juga dengan disiplin ASN, Sekda meminta agar pimpinan SKPD terus menanamkan disiplin ke bawahannya. Jika ada ASN yang melanggar ketentuan disiiplin, maka pimpinanya yang memberikan pembinaan sampai penjatuhan sanksi disiplin. “Kalau pimpinan tidak melaksanakan ini, maka yang kena sanksi pertama adalah pimpinan,” katanya.
Selanjutnya, sekda juga menyampaikan kepada seluruh SKPD, agar sistem pelaporan terkait dengan data yang perlu dilaporkan harus pro-aktif. Misalnya, permintaan data oleh pembangunan dan bagian humas, termasuk DPPKAD dan Bapeda, jangan dianggap remeh. “Data dari SKPD mempengaruhi laporan pemerintah daerah ke provinsi dan pusat. Semua ini penting dan menjadi tanggungjawab kita, seperti yang telah disampaikan pak bupati, sudah harus ditindaklanjuti dengan kinerja yang maksimal,” terangnya. (Ali)
Baca Juga:  ASN Dilarang Menunggak PBB

Komentar

BERITA LAINNYA