oleh

Pelayanan BPJS di Bolsel Tak Profesional

BOGANINEWS, BOLSEL – Layananan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Kabupaten Bolmong Selatan (Bolsel), tidak sesuai harapan masyarakat selama ini. Selain sudah banyak dikeluhkan, layanan BPJS dianggap memiliki prosedur yang rumit.
Menurut salah satu staf di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bolsel, terkait keberadaan petugas BPJS di Bolsel, memang sudah ada yang ditempatkan. Tapi belum menetap sebagaimana yang diharapkan.
“Petugas BPJS di Bolsel hanya dua kali seminggu berada di sini,” kata staf RSUD Bolsel ini. Sementara itu, Bupati Bolsel Hi.Herson Mayulu SIP, meminta agar BPJS menempatkan petugas tetap di Bolsel. “Kalau tidak mau mending kita tolak saja. Nanti Pemkab Bolsel yang membuat pola sendiri yang serupa yang benar-benar memberikan kemudahan bagi masyarakat,” tegasnya Bupati, belum lama ini.
Lanjutnya, selain prosedur BPJS cukup ribet, sosialisasi ke masyarakat juga sangat minim. Sehingga banyak masyarakat pemegang Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang belum paham terkait prosedur penggunaan ketika membutuhkan pelayanan kesehatan.
“Kita saja orang yang punya pendidikan sulit memahami prosedurnya, apalagi masyarakat biasa yang pendidikannya kurang memadai,” kata bupati. Selain prosedur, Bupati dua periode ini juga menyinggung soal data pemegang BPJS atau KIS Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Menurutnya, banyak yang keliru. Dikatakannya, KIS JKN maupun Jamkesda yang ditanggung oleh pemerintah hanya orang miskin atau tidak mampu. Sementara fakta di lapangan masih ada yang tidak sesuai.
“Yang ditanggung oleh pemerintah itu hanya masyarakat yang tidak mampu. Kalau yang mampu dan sudah terdaftar silahkan disetor sendiri. Saya lihat data, ada beberapa masyarakat pemegang KIS (Ditanggung pemerintah) kategori mampu. Saya minta ini dilihat kembali,” tuturnya.
Bupati juga menginstruksikan Kepala Dinas Kesehatan, seluruh camat dan Kepala Desa (Sangadi) untuk turun lapangan mengkroscek kembali kesesuaian pemegang KIS yang dibiayai oleh pemerintah. “Segera melakukan perbaikan data. Apalagi setiap tahun mestinya ada pengurangan jumlah penduduk miskin,” tambahnya. (Lio)
Baca Juga:  Dua Rumah Sakit di Kotamobagu Dapat Bantuan 20 Set APD

Komentar

BERITA LAINNYA