oleh

Kucuran DID di Soal

BOGANINEWS, BOLSEL – Dana Insentif Daerah (DID) yang di kucurkan oleh Pemerintah Pusat ke daerah-daerah, rupanya tidak mendasar pada pengelolaan keuangan yang baik. Ini perlu menjadi tanda tanya bagi pemerintah pusat. Informasi yang berhasil dihimpun menyabutkan, sejumlah daerah di Sulut, yang telah meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, hanya mendapat DID dari pusat dengan jumlah kecil.
Menurut aktivis pemerhati Bolsel, Andika Hasan, jika sejumlah daerah (Khusunya di Sulut) yang mendapat opini WTP, hanya mendapai kucuran DID kecil dari Pemerintah Pusat, itu patut dipertanyakan. “Jangan buat masyarakat bingung insentif pusat ini. Karena ada daerah yang hanya mendapat opini WDP (Wajar dengan Pengecualian), tapi insentifnya besar. Tapi justru daerah yang mendapat WTP, insentifnya kecil,” kata Andika. Padahal menurutnya, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK, itu sudah merupakan barometer yang paling akurat untuk menetapkan kucuran DID bagi daerah. “Selama ini masyarakat hanya melihat dari opini BPK. Jika opininya sudah baik, itu artinya, laporan pengelolaan keuangan di daerah tidak bermasalah,” terangnya.
Dari bocoran yang ada, DID yang dikucurkan untuk Kabupaten Bolsel, hanya pada kisaran Rp 7,5 Miliar saja. Sementara upaya Pemkab Bolsel, dalam memperbaiki pengelolaan keuangan yang baik sudah dilakukan dengan pembuktian mendapat opini WTP. Meski belum secara resmi disampaikan, namun DID yang akan diterima Pemkab Bolsel, sangat jauh dari harapan. “Tak ada gunanya memperbaiki sistem pengelolaan keuangan di daerah, jika konpensasi dari pusat malah begitu mengecewakan,” tambah Andika.
Sekretaris Daerah (Sekda) Bolsel, Hi. Indra Damopolii, mengungkapkan, bahwa indikator besaran DID yang diterima daerah berdasar pada beberapa kategori yang telah ditetapkan oleh pemeritah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri. Pertama Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP), kedua, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), ketiga, Laporan Keterangan Pemerintah Daerah, dan terakhir, mengenai ketepatan waktu APBD. Dijelaskannya, keempat kategori yang dijadikan pertimbangan pemerintah pusat untuk menilai dan mempresentasikan perolehan Dana Insentif Daerah kepada Kabupaten/ Kota dan Propinsi di Indonesia, dapat di anggap bahwa Kabupaten Bolmong Selatan telah memenuhi persyaratannya. “Bolsel meraih WTP. Dalam LPPD, Bolsel peringkat sangat tinggi, yakni 2,7531. Juga mengenai APBD, Bolsel tepat waktu. Termasuk laporan kinerja pemerintah (Lakip), Bolsel memiliki nilai yang baik. Kategori seperti ini sudah selayaknya perolehan DID untuk Bolsel juga harus sepadan,” aku Indra.
Ia mengaku, Pemkab Bolsel akan berupaya untuk mengklarifikasi, apakah sudah selayaknya perolehan DID yang dialokasikan oleh pemerintah pusat melalui Direktur Jenderal Keuangan. “Sebagai daerah yang masih baru, Bolsel sudah banyak berbenah dan melakukan banyak perubahan sistem kepemerintahan yang transparan dan akuntabel serta senantiasa melakukan penyesuaian regulasi terbaru yang terus diikuti,” kata Sekda. (Lio)
Baca Juga:  Bolmut Tak Dapat DID

Komentar

BERITA LAINNYA